KUA–PPAS 2026 Disepakati, Bupati dan DPRD PPU Resmikan Tahap Penting Menuju APBD 2026
Timur Media, Penajam – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Jumat (21/11/2025) menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, Bupati PPU Mudyat Noor bersama pimpinan DPRD resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan KUA–PPAS 2026 tersebut menandai selesainya rangkaian pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang telah berlangsung intens dalam beberapa pekan terakhir. Proses dialog, sinkronisasi data, dan penyesuaian arah kebijakan menjadi bagian dari dinamika pembahasan tersebut.
Mudyat Noor menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Ia menilai, kerja bersama dalam pembahasan KUA–PPAS menunjukkan kuatnya komitmen kedua lembaga dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurut Mudyat Noor, kesepakatan KUA–PPAS menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan APBD 2026. Dokumen itu menggambarkan kondisi fiskal daerah serta batas kemampuan belanja yang dapat dilakukan pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Mudyat Noor menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran setelah Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer Umum, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Pemangkasan ini disampaikan melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tertanggal 23 September 2025.
“Ketergantungan kita pada pendanaan pusat masih sangat besar. Karena itu, belanja daerah harus difokuskan pada belanja minimal, wajib, dan mengikat,” tegasnya.
Dalam rancangan KUA–PPAS 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun, sedangkan belanja direncanakan mencapai Rp1,47 triliun. Selisih lebih-kurang sebesar Rp13,78 miliar tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sehingga APBD 2026 tetap berada dalam posisi zero defisit.
Mudyat Noor berharap pembahasan lanjutan menuju penetapan APBD dapat berjalan dalam suasana kebersamaan serta dilandasi semangat efisiensi. Menurutnya, penyesuaian fiskal harus menjadi batu loncatan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Selain itu, ia mengajak seluruh pihak terus menjaga komunikasi dan koordinasi agar penyusunan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat PPU. Efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi fokus utama dalam era fiskal yang semakin menantang.
“Saya berharap pembahasan APBD selanjutnya dapat berjalan dalam semangat kebersamaan dan efisiensi, karena penyesuaian fiskal ini harus menjadi momentum memperkuat tata kelola keuangan daerah. Kita semua harus menjaga komunikasi dan koordinasi agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan digunakan secara efektif,” harapnya. (ADV/No)
