Komisi IV DPRD Kaltim Minta Pemerintah Pusat Tak Buru-Buru Ubah Sistem MBG
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengubah sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG), direspon negatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menjelaskan pelbagai kendala teknis yang dihadapi para pelaksana MBG di lapangan harus dipahami secara utuh. Mulai dari proses memasak, kebersihan bahan baku, hingga penyimpanan makanan agar tetap layak konsumsi.
“Misalnya nasi yang baru matang disimpan dalam kondisi tertutup rapat. Itu bisa menimbulkan uap dan mempercepat basi. Hal-hal teknis seperti ini harus benar-benar diperhatikan agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, program MBG pada dasarnya sangat baik untuk mendukung gizi anak-anak sekolah. Tapi kebijakan turunannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Dengan adanya pelbagai usulan dan evaluasi, Baba berharap Pemerintah Pusat tidak terburu-buru mengubah sistem tanpa mempertimbangkan dampak di lapangan.
“Kalau evaluasi dilakukan dengan matang dan mempertimbangkan keberlanjutan pelaku lokal, saya yakin MBG bisa berjalan lebih efektif dan adil di seluruh Indonesia,” terangnya.
Sebagai informasi, program MBG yang digagas Pemerintah Pusat belum berjalan maksimal di KKaltim. Wilayah seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dianggap belum merata. Kondisi ini memunculkan berbagai evaluasi hingga usulan perubahan skema penyaluran. (tm/adv)
