AdvDPRD PPU

Komisi II Sambut Baik Usulan Raperda Kawasan Industri

TIMURMEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Kawasan Industri yang diajukan pemerintah daerah.

Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi mengatakan, meskipun Raperda tentang Pembangunan Kawasan Indutri yang diajukan pemerintah ke DPRD pada tahun ini dinilai telah terlambat, lembaga DPRD PPU menyambut baik hal itu.

Walapun jauh sebelumnya, hal ini telah disarankan ke pemerintah daerah agar merancang Perda Pembangunan Kawasan Industri. Karena, pada saat itu harga tanah masih tergolong murah. Karena Pemerintah daerah telah menetapkan Kawasan Industri Buluminung (KIB) seluas 4 ribu hektare pada 2015. Namun, sampai saat ini belum dibentengi peraturan daerah (Perda). Karena sebelumnya hanya dalam bentuk peraturan bupati (Perbup).

“Pada saat itu bupati yang menjabat pak Yusran Aspar saya sarankan agar membeli tanah untuk dijadikan Kawasan industri. Karena saat itu harga tanah di kisaran Rp 7 ribu per meter. Sekarang sudah mendekati pemindahan IKN (ibu kota negara) harga tanah sudah mahal. Jadi, pengesahan pembangunan kawasan industri sudah terlambat, karena jamannya pak Yusran tidak diselesaikan,” kata Wakidi, Jumat (26/3/2021).

Wakidi mengungkapkan, Rapeda Pembangunan Kawasan Industri yang saat ini diusulkan pemerintah tidak mengalami perubahan lokasi dan luasan, yakni tetap  dengan luasan lahan 4 ribu hektare di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam.

“Untuk pembahasannya di tingkat Pansus nanti bisa ditangani langsung oleh Komisi II yang membidangi perindustrian,” terangnya.

Wakidi pun mengusulkan, pemerintah daerah harus memiliki lahan sendiri untuk mempersipakan pemindahan IKN di wilayah Kecamatan Sepaku, PPU dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

“Kita harus belajar dari Pemprov DKI Jakarta yang memiliki banyak aset tanah. Karena aset tanah itu nantinya bisa disewakan dan akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Kalau tidak punya aset, maka pemerintah bakal jadi penonton jika IKN sudah pindah,” pungkasnya (TH/Adv)

 

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button