Komisi I DPRD PPU Desak Transparansi Pusat Soal Proyek BLK yang Mandek
Timur Media, Penajam – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah bersikap terbuka kepada publik soal mandeknya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dijanjikan sejak pertengahan 2024.
Menurut Ishaq, masyarakat berhak tahu alasan sebenarnya mengapa pembangunan BLK di Kelurahan Nipah-nipah belum berjalan hingga kini.
“Kalau memang anggarannya belum turun dari pusat, sampaikan saja secara terbuka. Jangan diam-diam seperti ini, biar kami di DPRD bisa bantu mencarikan jalan keluar,” kata Ishaq.
Ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan salah satu bentuknya adalah memastikan janji-janji pemerintah pusat terhadap daerah terealisasi dengan benar.
Proyek BLK, menurutnya, bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan upaya menyelamatkan masa depan tenaga kerja lokal di tengah pertumbuhan pesat Kalimantan Timur sebagai kawasan IKN.
“PPU ini daerah penyangga IKN. Jangan sampai pemuda kita hanya jadi penonton karena tidak punya keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja,” ucap Ishaq.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten PPU, Marjani, sebelumnya telah menyampaikan bahwa lahan untuk BLK sudah disiapkan di Nipah-nipah. Namun sampai saat ini, belum ada tanda dimulainya proses lelang atau pembangunan.
“Jika ada masalah teknis atau administrasi, terbukalah. Jangan dibiarkan seperti ini sampai warga curiga proyek ini hanya janji politik musiman,” katanya.
Menurutnya, DPRD siap memfasilitasi dialog antara pemkab dan kementerian jika dibutuhkan. Ishaq juga membuka kemungkinan agar pemerintah daerah bisa mengupayakan alternatif pembiayaan jika memang ada hambatan dari pusat.
“BLK itu bukan soal program seremonial, tapi soal menciptakan SDM yang mampu bersaing. Apalagi peluang kerja di sekitar IKN sudah mulai terbuka,” tegasnya. (ADV)
