Ketua DPRD PPU Inginkan Perhatian KKP RI Untuk Nelayan
Timur Media, Penajam – Dalam pertemuan bersama dengan Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor mengungkapkan bahwa kesejahteraan nelayan masih belum tercapai.
Menurutnya berbagai sektor harus bisa dikembangkan secara bersama demi mendongkrak penghasilan para nelayan di Kabupaten PPU ini. Jangan sampai nelayan merasa rugi melaut karena besar biaya operasional daripada harga jual di pasar.
“Nah, kalau seperti ini dibiarkan sampai kapan bisa sejahtera nelayan ini. Kita mau pemerintah pusat hadir, provinsi hadir, kita juga hadir di situ supaya mereka hasil tangkapnya ini bisa terjual dengan harga yang wajar,” kata Syahrudin M Noor, Sabtu, 4 November 2023.
Diungkapkannya bahwa di Kabupaten PPU harus turut terbangun secara terpusat Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Itu perlu hadir demi menjaga kestabilan harga jual ikan di Kabupaten PPU.
Ketua DPRD Kabupaten PPU itu, turut menyoroti pentingnya mendirikan Stasiun Pendaratan Ikan (PPI). Dimana diharapkan PPI ini bisa tersebar di wilayah yang didominasi profesi sebagai nelayan di Kabupaten PPU, seperti
Selain itu, didukung dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna mengatur harga bahan bakar agar operasional nelayan lebih mudah, dan terjangkau.
“Saya sendiri melihat kondisi ini, ya harus semua pihak harus hadir di situ untuk melihat kondisi yang ada. Belum lagi kita melihat infrastrukturnya,” ujarnya.
Menurutnya peningkatan sektor perikanan memerlukan akselerasi dari pusat. Disebutkannya perlu penanganan dan realisasi program yang didukung oleh anggaran yang memadai untuk memajukan sektor ini.
“Saya kira ini jangan hanya ditinjau kita butuh penanganan dan butuh realisasi program yang ada dari pusat, karena hanya pusat yang anggarannya cukup untuk membiayai ini dan kita minta kalaupun dibangun PPI itu standarnya internasional,” pungkasnya.(ADV)
