Ketua DPRD Kaltim Minta Pemprov Evaluasi APBD
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan, fiskal di Kaltim diprediksi bakal terkontraksi. Kondisi itu terjadi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 hingga berlanjut hingga tahun depan.
“Kebijakan efesiensi belanja dari pusat membuat sejumlah item anggaran dalam dana TKD (Transfer ke Daerah, Red.) dipangkas,” katanya, belum lama ini.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat ini sedang melobi Pemerintah Pusat untuk menekan besaran pemangkasan. Di lain sisi, DPRD Kaltim juga memilih menunggu lantaran urusan TKD sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat.
“Sekarang juga ada mandatory spending control dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Red.). Daerah diminta penyesuaian di SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Red.) biar anggaran tersusun rapi,” jelasnya.
Ditengah ketidakpastian angka TKD, Hasanuddin Mas’ud meminta, Pemprov Kaltim mulai mengevaluasi cara pandang dalam menyusun pondasi APBD. Tujuannya, agar tak lagi sekadar bergantung ke pusat dan mampu menyusun strategi lain untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Misalnya, mengoptimalisasi aset, menguatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga merancang diverifikasi ekonomi yang tak lagi bergantung pada sumber daya alam. “Bisa pertanian, pariwisata, atau jasa. Pokoknya harus cari jalan keluar,” terangnya.
Sebagai informasi, rincian Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2025 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, pagu TKD Kaltim sebesar Rp8,71 triliun. Hingga Juli 2025, Rp4,74 triliun atau pas 50 persen sudah diterima daerah.
Dari pagu itu, Rp6,97 triliun merupakan Dana Bagi Hasil (Hasil) sejumlah sektor. Dari perkebunan sawit, pajak penghasilan, hingga sumber daya alam. DBH jadi item yang paling banyak terpangkas jika menilik PMK 56/2025. Beleid yang mengatur pelaksanaan efesiensi belanja di APBN.
Sementara di lain sisi, DBH dari pusat, sepanjang 2023-2024, ada yang kurang salur. Nilainya Rp2.07 triliun. Dana itu dikirim pusat lewat Bank Indonesia dengan pengelolaan likuiditas atau Treasury Deposit Facility. (tm/adv)
