Ketua DPRD Kaltim: Kita di Masa yang Tidak Baik-Baik Saja

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, membuat kondisi di Kalimantan Timur (Kaltim) harus mengahadapi fase krusial. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sendiri, bahkan melakukan penghematan ingga 50 persen.

Hasanuddin Mas’ud, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, menjelaskan kebijakan efisiensi ini kemungkinan akan semakin masif tahun depan. Dampaknya tak main-main. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyatakan, kebijakan itu akan berpengaruh kepada Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim.

“Kemungkinan ada banyak daerah yang akan kesulitan dalam menggaji hingga melakukan pembangunan,” ujarnya, kemarin. “Jadi kita memang kita di masa yang tidak baik-baik saja,” imbuh Hasanuddin Mas’ud.

Tahun ini, lanjutnya, Kaltim sudah masuk ke dalam Mandatory Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sistem ini untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik. MCP memantau 8 area intervensi. Di antaranya seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan lain-lain.

“Makanya enggak boleh anggaran-anggaran penebalan dan seterusnya. Dia harus sesuai dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Red.),” ucap Hasanuddin Mas’ud. (tm/adv)