Kemiskinan PPU Turun Jadi 5,78 Persen, Berkurang 2.790 Jiwa

Timur Media, Penajam – Angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, persentase penduduk miskin pada 2025 turun menjadi 5,78 persen.
Penurunan tersebut juga terlihat dari jumlah penduduk miskin. Pada 2021, jumlah penduduk miskin PPU tercatat sebanyak 12.130 jiwa atau 7,61 persen. Angka itu kemudian turun menjadi 11.590 jiwa atau 7,25 persen pada 2022.
Tren penurunan berlanjut pada 2023. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 11.190 jiwa atau 6,97 persen. Setahun berikutnya, jumlah tersebut kembali turun menjadi 10.760 jiwa atau 6,69 persen.
Pada 2025, jumlah penduduk miskin PPU kembali mengalami penurunan menjadi 9.340 jiwa atau 5,78 persen. Dengan demikian, dalam kurun 2021 hingga 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 2.790 jiwa.
Perkembangan tersebut disampaikan Sekretaris Bapelitbang PPU Arif Afandi saat memaparkan perkembangan kemiskinan Kabupaten PPU periode 2021–2025, Kamis (1/10/2026) lalu.
Menurut Arif, penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi bagian dari hasil berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah daerah secara lintas sektor. Penanganan kemiskinan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan keterpaduan program dan ketepatan sasaran.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Perlu sinergi, integrasi program dan ketepatan sasaran,” kata Arif.
Pada 2024, program penanggulangan kemiskinan di PPU juga mendapat dukungan alokasi anggaran sekitar Rp100 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai bentuk intervensi yang diarahkan pada pengurangan beban masyarakat serta peningkatan kesejahteraan.
Meski angka kemiskinan terus menurun, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan sosial ekonomi. Salah satunya terkait pemerataan kesejahteraan.
Indeks Gini PPU pada 2025 tercatat sebesar 0,319, meningkat dibandingkan 0,258 pada 2024. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 berada di angka 4,26 persen, naik dari 2,85 persen pada 2024.
Kedua indikator tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja.
Adapun garis kemiskinan PPU pada 2025 tercatat sebesar Rp633.181 per orang per bulan.
Arif mengatakan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan tidak hanya mengejar penurunan persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kesejahteraan berlangsung secara berkelanjutan dan dirasakan masyarakat secara lebih merata.
“Tujuan akhirnya adalah penurunan kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas,” pungkasnya. (ADV)