Jahidin: Pelibatan Masyarakat saat Merumuskan Kebijakan Penting
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, mengatakan pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan sangat penting dilakukan. Terutama dalam konteks pembangunan. Dimana harus merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan publik.
“Kebijakan pembangunan berkelanjutan harus disusun secara inklusif, partisipatif, dan transparan,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bnagsa (PKB) ini menyatakan, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu artinya, konsep pembangunan berkelanjutan harus selalu berpijak pada prinsip keadilan lingkungan.
Disamping itu, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat. Menurutnya, pendidikan lingkungan hidup harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat terbiasa berpikir jangka panjang.
“Kesadaran lingkungan adalah modal utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tanpa pemahaman sejak awal, sulit berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologi,” ujar Jahidin.
Ia menuraikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup, terdapat enam aspek yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan. Antara lain kapasitas dukungan lingkungan, potensi risiko, efisiensi pemanfaatan sumber daya, hingga tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim.
“Prinsip kehati-hatian juga menjadi sorotan penting. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya hayati, harus dilakukan secara konservatif agar manfaatnya tetap dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang,” tutup Jahidin. (tm/adv)
