Inginkan Wisata Dikelola Pemerintah, DPRD PPU Dorong Pemkab Bebaskan Lahan Warga yang Masuk Areal Pantai Nipah-Nipah
Timur Media, Penajam – Belum adanya tempat wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) PPU, Jhon Kenedi mendorong Pemerintah Pemkab untuk membebaskan lahan milik masyarakat yang masuk areal wisata. Seperti di Pantai Nipah-Nipah di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.
“Lahan milik masyarakat yang masuk areal wisata Pantai Nipah-Nipah bisa dibicarakan lebih lanjut bagaimana nanti lahan itu dibebaskan oleh pemerintah agar menjadi aset daerah,” kata Jhon Kenedi, Kamis, 26 September 2024.
Jhon Kenedi mengapresiasi, Desa Wisata Nipah-Nipah masuk dalam 50 besar wisata terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
“Itu harus disambut dengan baik dan jangan cepat puas. Karena, Pantai Nipah-Nipah masih memiliki banyak kekurangan yang harus dibenahi kedepan,” tuturnya.
Pemkab PPU diharapkan Jhon Kenedy, mulai mempersiapkan pengembangan sektor pariwisata di Benuo Taka yang nantinya bisa menjadi pusat kunjungan bagi warga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pariwisata yang harus dikembangkan tidak hanya Pantai Nipah-Nipah, tetapi beberapa wisata lainnya yang ada di PPU harus dibangun dengan memiliki daya tarik bagi pengunjung baik warga Kaltim maupun pendatang yang masuk ke IKN nantinya,” ujarnya.
Jhon Kenedi berharap, pemerintah daerah juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi pengusaha untuk mengelola sektor pariwisata. Kemajuan pariwisata daerah akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau wisata berkembang dengan baik tentu akan berdampak ke pertumbuhan UMKM di PPU,” terangnya. (ADV)
