Imigrasi Balikpapan Diusulkan Naik Kelas, Dukung Operasional IKN
Balikpapan – Usulan untuk meningkatkan status Kantor Imigrasi (Kanim) Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, saat kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur, akhir pekan lalu. Menurut Adies, Kanim Balikpapan memiliki pelayanan prima dan infrastruktur yang sangat representatif, sehingga pantas untuk mendapatkan status yang lebih tinggi.
“Kantor ini sangat representatif, pelayanannya luar biasa, dan termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya akan sampaikan langsung usulan kenaikan kelas ini kepada Menteri PAN-RB,” ujar Adies Kadir.
Adies menambahkan bahwa peningkatan status Kanim Balikpapan sangat penting untuk mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan operasional Bandara VVIP Nusantara, yang menjadi pintu gerbang utama kunjungan kenegaraan. “Pusat pemerintahan baru harus didukung oleh pelayanan keimigrasian yang setara, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun teknologi,” tegasnya.
Saat ini, Kanim Balikpapan membawahi wilayah yang cukup luas, meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Penajam Paser Utara. Ketiga daerah ini memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga IKN. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kaltim, Syahrioma Delavino, mengungkapkan bahwa tingkat permohonan paspor di Kanim Balikpapan cukup tinggi, mencapai 150 permohonan per hari.
“Angka ini belum termasuk layanan izin tinggal orang asing serta pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Semayang dan Bandara SAMS Sepinggan,” jelas Syahrioma.
Saat ini, TPI Bandara SAMS Sepinggan melayani tiga rute penerbangan internasional berjadwal, yaitu Malaysia (AirAsia), Singapura (Scoot), dan Brunei Darussalam (Royal Brunei Airlines), serta penerbangan kargo yang menjangkau Eropa.
Peningkatan status Kanim Balikpapan diharapkan segera terealisasi dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Sinergi antara instansi terkait menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang optimal, khususnya di kawasan penyangga IKN.
“Ini bukan hanya tentang Balikpapan, melainkan tentang wajah baru Indonesia di IKN. Keimigrasian harus siap menjadi garda depan dalam memberikan pelayanan terbaik,” tutup Syahrioma.
