Hamdam Terima Secara Langsung Tim Observasi KPK Untuk Menilai 2 Desa Anti Korupsi di PPU
Timur Media, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, menerima secara langung tim observasi deputi pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi KPK RI, Haris beserta tim penilai desa anti korupsi di wilayah Kalimantan Timur.
Dalam kunjungan Tim observasi desa anti korupsi itu juga hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar, Asisten III Bidang Administrasi Umum Ahmad Usman, Plt Inspektur Inspektorat Ainie Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Saidin, Kepala BKAD Tur Wahyu, Selasa, (14/02/2023).
Kunjungan audiensi dan obeservasi dilakukan untuk melakukan penilaian nominasi anti korupsi yang berada di Desa Tengin baru Kecamatan Sepaku dan Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu.
Hamdam dalam audiensi kunjungan tim observasi peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi KPK RI menyampaikan dukungan dalam pembinaan pencegahan anti korupsi pemerintahan desa di Kabupaten PPU.
Hadirnya tim obeservasi penilai desa anti korupsi di dua desa kabupaten PPU yang masuk dalam kategori pencanangan desa anti korupsi merupakan suatu semangat dan kebanggaan mengingat upaya meningkatkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan juga terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten PPU hingga dilingkup desa.
“Pemkab PPU dalam pencanangan desa anti korupsi ini sangat mendukung penuh, adanya desa anti korupsi diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam meningkatkan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, sehingga mendukung pencegahan korupsi di lingkup desa, mengingat besarnya anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.”
Hamdam mengatakan saat ini pemerintah daerah melalui Inspektorat dan DPMPD terus melakukan pendampingan dan monitoring dalam pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya terkait kegiatan dengan anggaran desa yang ada karena desa memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya program pembangunan di Kabupaten PPU maupun dalam mendukung nawacita hadirnya peran desa oleh pemerintah pusat.
Melalui penilaian dan observasi ini yang nantinya disampaikan hasil nominasi desa anti korupsi yang ada di Kaltim oleh KPK RI dan dicanangkan secara nasional Pemkab PPU mendukung penuh khususnya dalam pencanangan yang dilakukan di desa terpilih di Kabupaten PPU.
Deputi pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi (KPK) RI Haris mengungkapkan pencanangan dan penilaian desa anti korupsi yang dilakukan oleh KPK RI ini bagian dalam upaya pencegahan tindak korupsi dilingkup pemerintahan desa. Termasuk memberikan dukungan kepada desa dalam mewujudkan desa yang akuntabel, transparan, dan bebas korupsi.
“Kami mencari desa yang menjadi desa percontohan desa anti korupsi, kalau misalnya nanti desa ini kami pilih, maka desa ini akan menjadi bahan belajar bagi desa-desa yang lain. Dengan harapan nanti dari Pemerintah Kabupaten atau Provinsi dapat mereferensikan Desa Tengin Baru atau desa siapapun nanti yang terpilih bagaimana desa anti korupsi,” tutupnya. (ADV)
