Hak Perempuan Diwujudkan Lewat Perda PUG

TIMURMEDIA – Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Daerah baru saja disahkan pada Rapat Paripurna (Rapur) ke-40 DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023) lalu. “Dengan adanya perubahan ini, diharapkan realisasi perda dimaksud dapat wujudkan hak perempuan,” kata Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Kata politisi Partai Gerindra ini, setiap individu memiliki hak atas rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tanpa label atau status negatif yang melekat, termasuk perempuan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender.

“Sekarang bukan seperti zaman lampau, wanita yang seringkali dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Sekarang, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan wilayah,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Seno menegaskan, pemprov dan seluruh stakeholder harus memenuhi hak perempuan di dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana yang diatur dalam perda dimaksud. Serta, menegakan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan. “Pemerintah harus berperan aktif, dengan cara menjalin kerja sama dengan lembaga hukum dan kelompok masyarakat. Agar implementasi perda dapat berjalan sesuai sasaran,” bebernya.

Dia berharap, semua perempuan bisa termotivasi untuk mengembangkan diri dan memberikan inovasi baru dalam kemasyarakatan. “Partisipasi aktif perempuan dalam pendidikan, ekonomi dan politik juga kami harapkan, agar bisa berperan aktif dalam membangun suatu wilayah,” lanjutnya. (adv)

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button