Gubernur Kaltim Tegaskan Kebijakan Efisiensi Tak Ganggu Pendidikan, Program Beasiswa Tetap Prioritas
Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan mengorbankan sektor pendidikan di provinsi tersebut. Hal ini disampaikan dalam acara Sholat Subuh berjamaah dan diskusi bersama generasi muda Kaltim di Masjid Agung At Taqwa Balikpapan, Rabu (12/3/2025).
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kebijakan efisiensi lebih difokuskan pada pengurangan kegiatan seremonial dan rapat di luar kantor, bukan pada program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pengurangan anggaran lebih menyasar kegiatan yang dianggap tidak mendesak, seperti rapat di hotel dan acara seremonial.
Selain itu, Rudy juga mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup kuat, yaitu sekitar 400 miliar rupiah yang diperoleh melalui Perusda (Perusahaan Daerah). Pendapatan ini menjadi penopang penting bagi provinsi dalam menghadapi dampak dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Dengan sumber pendapatan tersebut, Provinsi Kaltim dapat menutupi kekurangan anggaran dari pusat dan memastikan bahwa sektor pendidikan tidak terpengaruh secara signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyinggung tentang tantangan besar yang masih dihadapi Kalimantan Timur dalam meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data BPS, rata-rata pendidikan masyarakat di provinsi ini hanya sekitar sembilan tahun karena banyak anak yang tidak lulus sekolah dasar. Ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan daerah yang maju, setidaknya 20 persen penduduk Kaltim perlu mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
Saat sesi tanya jawab, seorang siswa SMA 1 Kota Balikpapan bernama Satria mempertanyakan apakah program beasiswa yang selama ini berjalan akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran. Menanggapi pertanyaan tersebut, Rudy menekankan bahwa program beasiswa tetap menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi.
Namun, kekhawatiran lain muncul dari Daffa, siswa SMK N 1 Balikpapan, yang mengungkapkan bahwa sekolahnya mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi, khususnya terkait kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Rudy mengakui bahwa beberapa infrastruktur pendidikan memang masih perlu dibenahi, tetapi ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mencari solusi agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Meski menghadapi tantangan dalam alokasi anggaran, Rudy menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen menjaga agar sektor pendidikan tetap berjalan optimal dengan kebijakan efisiensi yang lebih terarah.
