Fokus Pemerataan Sepaku sebagai Komitmen Pemkab PPU dan OIKN
Timur Media, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai kehadiran IKN membawa dampak besar bagi percepatan pembangunan Kalimantan Timur, termasuk PPU. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemerataan agar warga Kecamatan Sepaku merasakan manfaat secara langsung dari proyek berskala nasional tersebut.
Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Otorita IKN atas berbagai pembangunan yang telah berjalan. Menurutnya, hubungan baik antara Pemkab PPU dan OIKN menjadi modal kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut selaras dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan di wilayah inti IKN.
Menurutnya warga Sepaku masih menghadapi disparitas pembangunan dibandingkan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kondisi ini menurutnya wajar menjadi perhatian warga mengingat aktivitas pembangunan di wilayah tersebut berlangsung masif dan dinamis. Ia menyampaikan bahwa suara masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan bersama pemerintah pusat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan Otorita IKN. Hubungan baik ini menjadi modal penting dalam menyelesaikan persoalan di daerah,” ujarnya.
Beberapa infrastruktur dasar di Sepaku disebut masih belum memenuhi kebutuhan warga, khususnya akses air bersih. Mudyat menegaskan bahwa persoalan tersebut harus menjadi prioritas bersama, mengingat sebagian wilayah IKN telah menikmati layanan air baku dengan teknologi modern. Baginya, pelayanan dasar semestinya dapat dirasakan merata oleh masyarakat yang tinggal berdampingan dengan kawasan inti pemerintahan baru.
Selain air bersih, kondisi sebagian jalan di Sepaku juga mengalami kerusakan akibat aktivitas sub kontraktor pembangunan IKN. Mudyat menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Pemkab PPU dan Otorita IKN terus diperkuat untuk memastikan pemulihan infrastruktur dapat berjalan optimal.
Bupati mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sepaku dan kecamatan lain. Karena itu, ia berharap dukungan penuh pemerintah pusat dan Otorita IKN agar pemerataan pembangunan dapat berlangsung lebih cepat. Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah di PPU.
“Anggaran daerah kami terbatas, sehingga tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan di Sepaku dan kecamatan lain. Karena itu, kami sangat berharap dukungan penuh pemerintah pusat dan Otorita IKN agar pemerataan bisa berjalan lebih cepat. Kebijakan fiskal yang tepat adalah kunci menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah di PPU,” ujar Mudyat Noor.
Ia bahkan menyampaikan pandangannya bahwa akan lebih efektif bila Kecamatan Sepaku berada sepenuhnya dalam kewenangan OIKN. Dengan demikian, warga dapat menyalurkan aspirasi secara langsung dan mendapatkan tindak lanjut yang cepat. Mudyat menilai pendekatan tersebut dapat memperkuat kehadiran negara di daerah yang menjadi pusat pembangunan nasional.
“Saya menilai akan jauh lebih efektif jika Kecamatan Sepaku berada langsung di bawah kewenangan OIKN, agar warga bisa menyampaikan aspirasi secara langsung dan mendapat tindak lanjut cepat. Pendekatan ini justru akan memperkuat kehadiran negara di wilayah yang menjadi pusat pembangunan nasional,” tutup Mudyat. (ADV/No)
