Efisiensi Anggaran di Kaltim Dilakukan Tahun Depan

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Penyertaan modal untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejatinya sudah pernah dibahas. Terutama antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Kendati begitu, DPRD Kaltim meminta agar hal ini dibahas di komisi terkait. “Catatan Banggar karena ada penyertaan modal BUMD. Makanya juga dibahas,” ungkap Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, belum lama ini

“Kami ingin sesuai mekanisme. Harapannya dibahas di Komisi II soal penyertaan modal ke beberapa perusahaan ini. Salah satunya PT MMP (Migas Mandiri Pratama, Red.),” ujarnya.

Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, efisiensi anggaran akan diberlakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 mendatang.

Sebelumnya, memang APBD Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026 untuk Kaltim ada pemotongan hampir 4,6 triliun. Rupanya, hal ini berlaku di APBD Murni 2026. APBD 2026 sendiri dibahas dan telah terkunci pada angka Rp21,35 triliun setelah adanya kesepakatan DPRD dan Pemprov.

Di sini pendapatan transfer tercatat Rp9,33 triliun. Jika terpotong 50 persen, maka jumlahnya tepat Rp4,65 triliun. Hitungan ini, mengacu pada proyeksi pemotongan 50 persen.

“Yang lain–lain di APBD Perbuahan 2025 aman saja. Cuman ada efisiensi, nah itu di 2026. Iya (Rp4,65 triliun), nanti di 2026 murni. Pada APBD perubahan tidak banyak terpengaruh,” ulas Hasanuddin Mas’ud. (tm/adv)