AdvDPRD PPU

DPRD PPU Target 8 Raperda Selesai Akhir Tahun

Reporter : Teguh | Editor : Faisal

Timur Media, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, tengah membahas delapan Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang ditargetkan rampung dan disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda) pada akhir 2020.

Dikatakan Ketua DPRD PPU Jon Kenedy, jika saat ini kedelapan Raperda tersebut telah masuk dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus)

“Delapan Raperda masuk tahap pembahasan di tingkat Pansus DPRD,” ungkap Jon Kenedy saat ditemui, Selasa (1/9/2020).

Delapan Raperda yang dibahas Pansus DPRD itu yakni, Raperda tentang Perlindungan Perempuan, Raperda tentang Sistem Perlindungan Anak, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi, dan Raperda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

Kemudian Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, serta Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerang Jalan.

Raperda tentang Pengelolaan Bongkar Muat Barang dan Jasa di Pelabuhan Benuo Taka, serta Raperda tentang Perlindungan Ekowisata Alam juga sedang dibahas Pansus DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Delapan Raperda tersebut ditangani dua Pansus DPRD (legislatif), dan masing-masing Pansus membahas empat Raperda untuk disahkan menjadi Perda.

Jhon Kenedy melanjutkan, delapan Raperda itu targerkan selesai pada akhir bulan Oktober, namun kondisi pandemi Covid-19 membuat pembahasan menjadi terkendala.

“Untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkai Raperda hanya boleh melalui daring (online) atau telepon,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

“Studi banding dalam proses pembahasan Raperda tersebut juga hanya boleh dilakukan di kabupaten/kota di wilayah Kalimantan,” tambahnya

Proses pembahasan delapan Raperda itu tegasnya, juga melalui proses uji publik, dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat tentu harus sesuai protokol kesehatan COVID-19.

“Pansus akan menyerap masukan dari masyarakat dalam proses pembahasan sebelum disahkan menjadi Perda,” pungkasnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button