DPRD PPU Soroti Lambannya Respons Pusat Terkait Jargas, Komunikasi Politik Jadi Kunci
Timur Media, Penajam – Lambatnya realisasi program jaringan gas rumah tangga (jargas) menimbulkan kekecewaan di kalangan DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Padahal, sejak tahun 2021, usulan penambahan sekitar 16.000 sambungan rumah tangga (SR) telah diajukan. Namun hingga kini, belum ada kepastian pelaksanaan dari pemerintah pusat.
Salah satu anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin HR, menilai masalah utama bukan sekadar teknis atau anggaran, melainkan lemahnya komunikasi politik antara daerah dan pusat. Ia menegaskan bahwa hanya daerah yang aktif membangun komunikasi strategis yang akan mendapatkan prioritas.
“Kalau hanya mengandalkan surat resmi, prosesnya lambat. Yang aktif membangun komunikasi, itu yang biasanya diprioritaskan,” ujar politisi dari Fraksi Demokrat itu.
Ia pun mendorong agar Pemkab PPU bersama DPRD dapat membentuk tim khusus atau memperkuat lobi ke kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM, guna memperjuangkan percepatan program jargas di wilayahnya. Menurutnya, pendekatan administratif semata tidak cukup dalam sistem pemerintahan yang kompleks saat ini.
“Kadang kita perlu hadir langsung ke pusat, menggelar audiensi, dan memperjuangkan aspirasi dengan strategi komunikasi yang tepat. Jangan hanya menunggu,” katanya.
Menurutnya, pembangunan jargas tak hanya soal infrastruktur, tapi juga bentuk keadilan distribusi energi bagi daerah. Banyak wilayah yang sudah mendapat ribuan sambungan, sementara PPU yang juga memiliki kebutuhan serupa belum tersentuh secara maksimal.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD PPU untuk lebih progresif menyuarakan kebutuhan warganya. Terlebih lagi, program ini sangat membantu masyarakat kecil karena biaya bulanan jargas umumnya lebih murah dibandingkan dengan membeli tabung elpiji secara rutin.
Syarifuddin juga mengingatkan bahwa tanpa sinergi dan peran aktif wakil rakyat, banyak program nasional yang bisa “nyangkut” di meja birokrasi. Ia berharap ada perbaikan dalam mekanisme penyampaian usulan dan tindak lanjut dari pusat.
“Ini bukan soal proyek, tapi soal keberpihakan pada masyarakat. Kalau komunikasi kita lemah, ya jangan heran kalau daerah lain terus maju sementara kita tertinggal,” tutupnya. (ADV)
