DPRD Minta Tindakan Cepat Solusi Keterbatasan Fasilitas RS
Timur Media, Penajam – Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi perhatian nasional setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah kekurangan di sektor layanan kesehatan daerah. Salah satu temuan penting adalah keterbatasan kapasitas ruang rawat inap yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, menyatakan temuan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak.
“Dari hasil pemeriksaan BPK, sektor layanan kesehatan kita memang masih dinilai kurang. Ini mencakup layanan BPJS hingga ketersediaan ruang rawat inap yang belum mencukupi,” katanya.
Menurut Sariman, temuan BPK bukan hanya sekadar laporan administratif, tapi menunjukkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Keterbatasan ruang rawat inap menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal dan berpotensi mengancam keselamatan pasien.
“Fasilitas yang kurang memadai menyebabkan pasien harus antri lama atau bahkan dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih lengkap,” ujarnya.
Sariman juga mengkritisi keterbatasan anggaran daerah yang menjadi salah satu hambatan utama peningkatan fasilitas kesehatan. Ia mengajak seluruh pihak terkait, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, untuk memberikan prioritas khusus dalam hal pengalokasian dana kesehatan.
“TAPD dan DPRD harus melihat ini sebagai kebutuhan mendesak. Penambahan ruang dan pembangunan rumah sakit harus segera direalisasikan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Rencana pembangunan gedung RSUD Ratu Aji Putri Botung yang memiliki lima lantai menjadi salah satu solusi strategis. Namun, menurut Sariman, realisasi rencana ini harus diikuti dengan perencanaan anggaran yang matang dan dukungan dari pemerintah provinsi serta pusat.
Isu pelayanan kesehatan di PPU menjadi sorotan penting yang membutuhkan perhatian cepat agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan medis yang layak.
“APBD kita terbatas, jadi perlu ada inisiatif untuk menjalin komunikasi dengan provinsi maupun kementerian terkait,” tambahnya. (ADV)
