DPRD Desak Penataan Ulang Peran Dinas dalam Sektor Wisata

Timur Media, Penajam  – Kritik terhadap ketidakteraturan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengemuka dalam pernyataan Ketua Komisi II DPRD, Thohiron. Ia menegaskan pentingnya penataan ulang sistem tata kelola sektor pariwisata agar lebih efektif dan berpihak pada pelaku usaha.

Menurutnya, hingga kini peran dinas masih tumpang tindih antara regulator dan operator. Ia mengusulkan agar Pemkab PPU segera menyusun regulasi yang memperjelas batas kewenangan dinas. Hal ini penting agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan dan mencegah kerugian terhadap pelaku lokal.

“Kebijakan yang tak jelas ini membuat semua bingung, bahkan pelaku usaha jadi tidak bisa berkembang karena merasa bersaing dengan pemerintah sendiri,” ucapnya.

Thohiron menyoroti pentingnya pembagian peran yang tegas. Ia menginginkan agar dinas teknis fokus pada regulasi dan pembinaan, sementara operasional bisnis diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan pelaku usaha swasta.

“Beri ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh, jangan justru dikalahkan oleh kehadiran pemerintah sebagai pesaing,” lanjutnya.

Dalam pandangan Thohiron, tata kelola pariwisata yang baik harus mengacu pada prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan. Pemerintah hanya perlu memfasilitasi pengembangan infrastruktur, promosi destinasi, serta menjadi jembatan komunikasi jika ada konflik antar pelaku usaha.

“Kita tidak bisa berkembang jika pemerintah ambil semua peran. Ini bukan semangat kolaboratif, justru jadi dominasi sepihak,” tegasnya. (ADV)