DPRD Balikpapan Dorong Perbaikan Sistem Pendataan Stunting
Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggreni, menilai persoalan utama dalam penanganan stunting di Balikpapan terletak pada sistem pendataan yang belum akurat dan terbarukan. Menurutnya, ketidakakuratan data membuat pemerintah kesulitan menentukan angka pasti kasus stunting di lapangan, sehingga program intervensi menjadi kurang tepat sasaran.
“Sebenarnya kita tidak tahu berapa persentase stunting yang pasti di Balikpapan, karena masalah utamanya ada pada pendataan. Kalau pendataan dilakukan dari bawah, terutama oleh kader posyandu, lalu diolah dan diperbaiki kembali, hasilnya akan lebih akurat,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Siska mencontohkan sejumlah daerah yang telah memiliki sistem pendataan yang baik, seperti Bogor dan Jakarta. Dari hasil kunjungannya, ia melihat bagaimana data masyarakat di daerah tersebut disusun secara detail dan terintegrasi.
“Di Bogor itu datanya lengkap. Ada kategori seperti stunting, fakir miskin, keluarga tidak mampu, bahkan data janda pun ada. Lengkap dengan foto, alamat, dan nomor telepon. Jadi bisa langsung terlihat wilayah dan kondisi warganya,” terangnya.
Ia menilai sistem seperti itu layak diterapkan di Balikpapan untuk memperkuat basis data penanganan stunting. Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi yang lebih tepat.
“Kalau pendataan diperbaiki, kita akan tahu angka pastinya. Dari situ baru bisa dilakukan langkah-langkah lanjutan untuk penanganan stunting,” tambahnya.
Siska juga mengingatkan agar data lama yang sudah tidak relevan, seperti warga yang telah pindah atau meninggal dunia, segera diperbarui.
“Data itu kan sudah bertahun-tahun tidak diperbarui. Jadi sebaiknya kita mulai dari situ, supaya tahu kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat mencontoh sistem pendataan di daerah lain yang sudah lebih maju, agar upaya penanganan stunting di daerah ini benar-benar efektif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.
(Deb)
