DP3AP2KB PPU Dorong Pemberdayaan Perempuan
Timur Media, Penajam – Kesenjangan gender masih menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU menilai pembangunan belum sepenuhnya inklusif apabila masih terdapat perbedaan akses, partisipasi, peran, hingga manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Kepala DP3AP2KB PPU, Jansje Grace Makisurat, mengatakan angka kesenjangan gender di PPU saat ini masih berada di angka 0,4. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Angka kesenjangan gender di PPU ini masih 0,4. Harusnya kan nol, artinya kalau masih ada angka itu berarti masih ada kesenjangan yang harus kita benahi,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi DP3AP2KB PPU untuk terus memperkuat pemberdayaan perempuan. Pembangunan yang responsif gender tidak cukup hanya memastikan program tersedia, tetapi juga harus melihat apakah perempuan mendapatkan akses dan manfaat yang setara.
Grace menilai, penerapan PUG di PPU masih perlu diperkuat agar tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan maupun kegiatan yang bersifat seremonial. Prinsip kesetaraan gender harus tercermin dalam kebijakan, pelaksanaan program, hingga hasil yang dirasakan masyarakat.
“Memang terkait PUG di PPU masih belum bisa dikatakan inklusif sepenuhnya. Makanya kita mau benar-benar memberdayakan dan menggerakkan perempuan,” ujarnya.
Ia mengatakan pemberdayaan perempuan juga tidak bisa hanya dilakukan pada momentum tertentu. Upaya tersebut perlu diintegrasikan ke berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
Di tengah masyarakat, perempuan memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti UMKM, komunitas, pendidikan anak, pelayanan sosial, hingga kegiatan lingkungan.
Namun, potensi tersebut masih membutuhkan dukungan agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Tantangan yang dihadapi juga beragam, mulai dari akses informasi dan pelatihan, keterbatasan waktu karena beban domestik, hingga kesempatan untuk terlibat dalam ruang publik.
Grace menegaskan, upaya menurunkan kesenjangan gender tidak dapat dilakukan oleh DP3AP2KB PPU seorang diri. Kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak lainnya diperlukan agar program pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kita akan terus mencoba menggandeng pihak lain untuk berkolaborasi dengan program kami. Karena untuk mengatasi kesenjangan ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama,” pungkasnya. (ADV)
