Dorong Desa Mandiri, PPU Jalani Verifikasi Arindama Lewat Evaluasi IDM dan BUMDes
Timur Media, Penajam – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti Verifikasi Daring Penilaian Arindama Tahun 2025 yang digelar oleh DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (13/11/2025). Kegiatan tersebut berlangsung melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati PPU, dan menjadi momentum penting bagi daerah untuk menunjukkan kemajuan pembangunan desa sepanjang tahun ini.
Penilaian Arindama dikenal sebagai instrumen strategis yang menilai kemampuan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan desa yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Karena itu, verifikasi daring bukan hanya formalitas administrasi, tetapi turut menentukan arah pembinaan desa ke depan.
Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, memimpin langsung pemaparan capaian pembangunan desa. Ia menyampaikan bahwa tren peningkatan status desa di PPU terus menunjukkan progres positif, terutama melalui penguatan Indeks Desa Membangun (IDM).
“IDM itu bukan sekadar angka. Ia menggambarkan bagaimana desa mampu bertahan, berkembang, dan menciptakan peluang ekonomi bagi warganya. Tahun ini, kita melihat desa-desa di PPU semakin bergerak menuju kategori maju dan mandiri,” ungkap Tita.
Tita menjelaskan bahwa peningkatan tersebut tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa. Program pemberdayaan juga menjadi bagian penting dari pengembangan desa yang berkelanjutan.
“Kami ingin desa tidak hanya dianggap maju karena infrastrukturnya bagus. Desa harus mandiri secara ekonomi, kuat secara sosial, dan mampu mengelola lingkungannya. Itu yang kami kejar melalui program-program pemberdayaan,” jelasnya.
Selain IDM, verifikasi Arindama juga menilai perkembangan Sertifikasi BUMDes, indikator yang menguji profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa. Menurut Tita, peningkatan kualitas BUMDes menjadi kekuatan utama desa dalam menciptakan sumber pendapatan.
“BUMDes yang tersertifikasi itu punya standar. Ia bukan lagi usaha kecil-kecilan, tetapi badan usaha yang bisa bersaing dan menopang ekonomi desa. Tahun ini kami terus mendorong BUMDes untuk naik level, baik dari sisi manajemen maupun model bisnisnya,” kata Tita.
Tim DPMPD Provinsi Kaltim dalam sesi verifikasi melakukan klarifikasi data dan memberikan sejumlah catatan perbaikan. Tita menyebutkan bahwa evaluasi tersebut sangat bermanfaat untuk memperkuat strategi pembangunan desa ke depan.
“Kami tidak melihat verifikasi ini sebagai penilaian yang menakutkan. Justru ini kesempatan untuk mengukur diri. Kritik dan masukan dari provinsi sangat kami perlukan untuk memperbaiki area yang masih lemah,” tuturnya.
Berbagai inovasi desa juga ikut dipaparkan, mulai dari penguatan ekonomi lokal, digitalisasi pelayanan desa, hingga pengembangan potensi desa berbasis budaya dan lingkungan. Tita menyebut bahwa data-data tersebut menunjukkan bahwa desa-desa di PPU kini semakin adaptif terhadap perubahan.
“Kami ingin desa-desa di PPU tidak tertinggal dalam arus digital. Pengelolaan data, pelayanan publik, hingga promosi produk unggulan desa harus mulai masuk ke ekosistem digital. Ini bagian dari strategi jangka panjang kami,” tambahnya.
DPMD PPU menegaskan bahwa hasil verifikasi nanti akan menjadi acuan dalam merumuskan program pembinaan desa tahun 2026. Menurut Tita, penguatan kolaborasi dengan pemerintah provinsi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang lebih inklusif.
“Tujuan akhirnya sederhana desa harus menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekadar penerima program. Kalau desa kuat, daerah ikut tumbuh. Itu yang selalu kami tekankan,” pungkasnya. (ADV/No)
