Disbudpar PPU Siapkan Langkah Digitalisasi untuk Perkuat Promosi dan Pelayanan Wisata
Timur Media, Penajam – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya memperkuat sinergi lintas sektor demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat”, Disbudpar PPU mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun ekosistem pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan, Rabu (12/11/2025).
Kepala Disbudpar PPU, Andi Israwati Latief, menegaskan bahwa kemajuan pariwisata tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Bidang kebudayaan dan pariwisata itu saling terkait dengan banyak aspek, mulai dari perizinan, keamanan pangan, sampai kebersihan lokasi wisata. Karena itu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergerak bersama,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, Disbudpar memiliki sejumlah mitra strategis seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku ekonomi kreatif, UMKM, serta dinas teknis seperti PTSP, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Melalui forum ini, semua pihak dapat menyampaikan masukan, tantangan, hingga ide inovatif yang bisa diterapkan di lapangan.
Salah satu isu yang disorot adalah optimalisasi pengelolaan cagar budaya di wilayah PPU. Sejumlah peninggalan sejarah seperti meriam kuno, sumur tua, dan situs pengibaran bendera pertama di Penajam kini tengah didorong untuk dipromosikan melalui platform digital, termasuk Google Cagar Budaya. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan promosi dan menarik minat wisatawan.
“Kita ingin situs budaya kita tidak hanya dikenal secara lokal, tapi juga diakses secara global melalui platform digital. Ini bentuk pelayanan publik di era sekarang harus cepat, terbuka, dan berbasis data,” jelasnya.
Selain promosi, Disbudpar juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui program Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi pelaku usaha kuliner di kawasan wisata. Upaya ini penting untuk menjaga keamanan pangan dan kenyamanan pengunjung. Melalui forum konsultasi publik tersebut, Disbudpar berharap muncul gagasan-gagasan baru yang dapat memperkaya strategi pelayanan publik di sektor wisata dan kebudayaan.
“Alhamdulillah selama ini sinergi dengan stakeholder berjalan baik. Dengan Dinas Kesehatan, misalnya, kita rutin berkoordinasi untuk memastikan tempat makan di kawasan wisata memenuhi standar kebersihan. Kami ingin setiap destinasi bukan hanya indah, tapi juga ramah, aman, dan berkelanjutan. Itu arah kita ke depan,” pungkasnya. (ADV/No)
