DBH Anjlok, DPRD Kaltim Komitmen Kawal Program Prioritas

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Belum pastinya nilai Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke daerah, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan langkah-langkah konkret.

Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menjaga agar program-program prioritas tetap berjalan. Kendati, ia mengakui hal tersebut dilakukan dengan penyesuaian. Ia menilai, kebijakan efisiensi harus dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak setiap kegiatan.

“Penyesuaiannya bisa dari segi volume kegiatannya diperkecil. Urgensi kegiatan ditakar ulang. Yang bisa ditunda, ditunda dulu. Kita tunggu Pak Gubernur kapan mau dibahas,” ungkapnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, proyeksi kehilangan Rp2 triliun akan berdampak ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pokok-Pokok Pikiran (pokir) di DPRD Kaltim. Makanya, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera menata kembali prioritas belanja agar tidak mengorbankan pelayanan publik dan sektor strategis.

“Akan kami lihat nanti. Pemotongan proporsional itu di mana-mana saja. Mungkin akan berdampak terhadap OPD dan pokir. Saya kira itu yang jadi atensi kita,” ucapnya.

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebelumnya telah disepakati senilai Rp21,35 triliun. Rinciannya, pendapatan transfer daerah mencapai Rp9,33 triliun. Jika pemangkasan DBH mencapai 75 persen, maka Kaltim berpotensi kehilangan sekitar Rp2,3 triliun dari total pendapatan daerah. (tm/adv)