Dari Rapat DPRD Kaltim dengan Dinkes dan Direksi Lima RSUD (1)
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (19/8), tampak berbeda. Selain dihadiri Sekretaris Komisi IV M. Darlis Pattalongi dan anggota lain, tampak hadir pula Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Pentingnya rapat kerja ini bukan tanpa musabab. Legislator Karang Paci mengundang secara resmi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim dr Jaya Mualimin dan jajaran direksi dari lima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Dalam rapat kerja itu, dibahas sejumlah topik. Di antaranya soal tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengembangan fasilitas kesehatan. Selain itu, dibicarakan juga pelbagai tantangan yang dihadapi RSUD.
Mulai dari efektivitas pengelolaan anggaran, keterlambatan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). “Rapat kerja ini digelar untuk memastikan setiap rumah sakit milik pemerintah mampu memberikan pelayanan yang prima dan mandiri secara finansial” kata Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan, pentingnya optimalisasi dana BLUD. Tujuannya, agar rumah sakit melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. “Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih tangguh, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyoroti masih ditemukannya pasien yang ditolak di RSUD lantaran tidak memiliki BPJS. Makanya, kedepan, DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran khusus untuk ini.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan, kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak-anak, biasanya tidak tercover asuransi jiwa. Dengan adanya skema ini, pasien tidak boleh lagi ditolak oleh rumah sakit pemerintah.
“Rumah sakit pemerintah tidak boleh menolak, meski anak-anak tidak tercover asuransi, misalnya karena kecelakaan. Karena sudah ada anggaran yang diberikan,” tutupnya. (tm/adv)
