Ceuta dan Sambas, Dua Perbatasan, Satu Keputusasaan
Ceuta dan Sambas, Dua Perbatasan, Satu Keputusasaan
Saya terlahir di Sambas, daerah perbatasan Kalbar dengan Sarawak Malaysia. Begitu tamat SMA, pilihannya hanya dua, lanjut kuliah atau ke Malaysia. Umumnya, ke negeri jiran. Bukan untuk menjadi pemain sepak bola, melainkan untuk bekerja. Saya ingin mengaitkan fenomena orang Sambas banyak bekerja di Sarawak dengan peristiwa Ceuta. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Di Ceuta, puluhan ribu warga Maroko berenang menuju Spanyol karena mengejar masa depan. Di Sambas, warga menembus jalur tikus menuju Sarawak dengan harapan yang sama. Yang satu melawan laut. Yang satu melawan hutan. Data tahun 2014 saja, ada 12.444 bekerja di Sarawak. Perkiraan saya, saat ini mungkin puluhan ribu.
Memang banyak di antaranya sukses. Bisa bangun rumah megah di kampung, beli kebun, ternak sapi, dan sebagainya. Inilah salah satu magnet kenapa orang Sambas lebih memilih menerobos hutan. Mereka tak peduli risikonya. Memang ada babak menyedihkan. Sebagian dari mereka akhirnya pulang bukan membawa tabungan, melainkan surat deportasi.
Data KJRI Kuching menunjukkan, hingga 14 November 2025, sebanyak 4.341 WNI/PMI telah dideportasi dari Sarawak. Angka ini melampaui total deportasi sepanjang 2022 yang disebut mencapai 2.678 orang.
Belum selesai. Hingga 13 Februari 2026, sudah 982 WNI/PMI dideportasi. Dalam dua hari, 12–13 Februari, 151 orang dipulangkan melalui PLBN Entikong.
Dari 151 orang itu, 95 berasal dari Kalbar. Sebanyak 146 orang masuk Malaysia secara ilegal atau bekerja tanpa izin. Sedangkan lima lainnya tersangkut perkara pidana. Mereka bekerja di sektor jasa, konstruksi, industri, perkebunan, hingga perkapalan.
Ini bukan angka statistik biasa. Ini adalah 151 cerita hidup yang berjalan pulang melewati gerbang negara. Ada pulang dengan tas. Ada pulang dengan pakaian seadanya. Ada pulang karena ditangkap. Bahkan, ada tidak pulang sebagai manusia yang sama seperti ketika berangkat.
Pada 2020, saat pandemi, 252 PMI bermasalah dipulangkan dalam satu gelombang; 104 di antaranya warga Kalbar. Secara keseluruhan, sejak 18 Maret saat Malaysia lockdown hingga April 2020, tercatat 665 PMI bermasalah dipulangkan melalui Entikong.
Dulu. Sekarang. Angkanya berubah. Tetapi ceritanya seperti kaset rusak. Berangkat, bermasalah, ditahan, deportasi, pulang. Mayoritas persoalannya sederhana sekaligus menyakitkan, tidak punya dokumen resmi, bekerja tanpa izin, atau melanggar aturan keimigrasian.
Mengapa mereka tetap berangkat? Karena Sambas punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak daerah, tetangga yang sangat dekat.
Sambas berbatasan dengan Sarawak melalui kawasan Sajingan–Aruk, yang kini memiliki PLBN Aruk. Di sisi lain, Kecamatan Paloh memiliki perbatasan dengan Malaysia di kawasan Temajuk–Teluk Melano, tetapi jalur lintas resmi Temajuk masih dalam proses pembangunan. Pemerintah mendorong percepatannya agar masyarakat tidak lagi bergantung pada jalur tikus.
Ironisnya, ketika pintu resmi belum sempurna, kebutuhan ekonomi tidak ikut menunggu. Maka hutan menjadi pintu. Jalur tikus menjadi jalan tol. Calo menjadi agen perjalanan.
Dalam salah satu kasus, calon PMI ditampung sebelum diberangkatkan dini hari. Seorang pengangkut mengaku sudah belasan kali membawa calon pekerja dalam lima bulan dan memperoleh sekitar Rp350 ribu per orang.
Sungguh bisnis yang aneh. Pekerja mempertaruhkan hidup, pengangkut menghitung komisi. Setelah sampai Malaysia, belum tentu hidup menjadi indah. Ada PMI gajinya dipotong, bekerja berlebihan, tidak dibayar sesuai janji, sakit, ditahan, bahkan meninggal.
Data lama KJRI Kuching yang diberitakan ANTARA pada 2016 menyebut sekitar 200 TKI meninggal setiap tahun di Sarawak. Sekitar 80 persen di antaranya pekerja ilegal. Banyak kematian terjadi akibat kecelakaan kerja karena pekerja ilegal tidak memperoleh pelatihan keselamatan.
Ketika seseorang berkata, “Mereka cuma mencari pekerjaan,” kalimat itu sebenarnya terlalu pendek. Mereka sedang mempertaruhkan tubuh, kebebasan, masa depan, bahkan nyawa.
Ada pula cerita PMI yang pulang dalam kondisi memprihatinkan. Ada sakit berat. Ada menjadi korban kecelakaan. Bahkan terdapat kisah warga perbatasan mengalami musibah serius setelah bekerja di Malaysia.
Sementara itu, di Ceuta, sedikitnya 72 orang dilaporkan tewas dalam gelombang migrasi 2026. Lihatlah ironi dunia. Di Afrika, manusia berenang menuju Eropa. Di Kalimantan, manusia menyusuri hutan menuju Malaysia.
Keduanya bukan sedang mengejar kemewahan. Mereka mengejar upah. Ketika mimpi itu gagal, negara sering kali baru bertemu mereka di pintu belakang, deportasi. Karena itu, Entikong sesungguhnya bukan hanya gerbang perbatasan. Ia adalah tempat negara bertemu dengan konsekuensi.
Di satu sisi berdiri Indonesia. Di sisi lain Malaysia. Di tengahnya, manusia membawa koper, surat deportasi, dan wajah yang mungkin sedang bertanya, “Saya pergi mencari kehidupan. Mengapa saya pulang membawa kegagalan?”
Jawabannya tidak cukup dengan menyalahkan PMI karena ilegal. Jaringan penyelundup harus ditindak. Jalur resmi harus dipermudah. Migrant Center, pelatihan keterampilan, informasi pekerjaan, pendataan, dan perlindungan hukum harus diperkuat.
Sebab pemerintah boleh membangun pagar setinggi gunung. Tetapi kalau perbedaan peluang ekonomi terlalu lebar, manusia akan selalu mencari celah. Ceuta mengajarkan manusia bisa berenang demi masa depan. Sambas mengajarkan manusia bisa menembus hutan demi pekerjaan.
Entikong memberikan babak paling pahit, ketika mimpi di negeri orang runtuh, merekalah yang berjalan pulang. Maka jangan hanya menghitung berapa orang menyeberang. Hitung pula berapa yang ditahan, dideportasi, terluka, sakit, dan meninggal. Sebab di balik setiap angka deportasi, ada seorang ibu yang menunggu. Ada anak yang bertanya. Ada rumah yang berharap. Ada seorang manusia yang dahulu berangkat dengan kalimat sederhana, “Saya mau bekerja. Saya mau mengubah nasib.”
Kadang nasib memang berubah. Tetapi tidak selalu menjadi lebih baik. Kadang ia berubah menjadi surat deportasi yang dibawa pulang melewati PLBN Entikong.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
