Bupati PPU Tegaskan, Keberhasilan IKN Harus Diukur dari Kesejahteraan Warga Lokal
Timur Media, Penajam – Sorotan tajam datang dari Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, saat momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar di jantung Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (8/11/2025). Di hadapan ratusan tokoh nasional dan alumni HMI se-Kalimantan, NTT, NTB, dan Bali, ia menyuarakan pesan penting: pembangunan IKN harus disertai keberpihakan anggaran terhadap daerah penyangga seperti PPU.
Menurutnya, euforia pembangunan IKN tidak boleh menutupi kenyataan bahwa sebagian besar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berada di wilayah administratif Kabupaten PPU, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Namun, hingga kini, banyak kewenangan dan manfaat anggaran beralih sepenuhnya ke Otorita IKN, sementara masyarakat PPU turut menanggung dampaknya.
“Wilayah inti IKN memang sudah berada dalam otoritas tersendiri, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya masih berada di wilayah administratif Kabupaten PPU. Mereka ikut menanggung dampak pembangunan dan perubahan sosial yang begitu cepat,” ujar Mudyat Noor.
Dirinya mengakui, kehadiran IKN menjadi kebanggaan tersendiri karena menjadikan PPU bagian dari sejarah baru Indonesia. Namun di balik kebanggaan itu, ia menilai ada konsekuensi besar yang harus dihadapi pemerintah daerah mulai dari beban infrastruktur, peningkatan kebutuhan sosial, hingga dinamika ekonomi yang cepat berubah.
“Kami berharap dalam pembahasan anggaran nasional mendatang, ada porsi khusus yang memperhatikan kabupaten mitra seperti PPU. Selama ini pembangunan banyak berfokus di wilayah KIPP, padahal masyarakat kami juga menghadapi dampak langsung dari proyek nasional ini,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa keberpihakan kebijakan fiskal, potensi ketimpangan antara kawasan inti IKN dan wilayah sekitarnya akan semakin lebar. Ia mendorong agar pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran afirmatif bagi daerah mitra agar transformasi pembangunan benar-benar inklusif.
Mudyat Noor menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Otorita IKN dan Pemerintah Kabupaten PPU. Menurutnya, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal ikut sejahtera dan terlibat dalam proses pembangunan.
“Pembangunan IKN harus memberi efek ganda bagi daerah penyangga. Kalau masyarakat lokal tertinggal, maka semangat keadilan sosial yang menjadi ruh IKN akan kehilangan maknanya,” ujarnya.
Mudyat Noor juga menyinggung beban sosial ekonomi yang meningkat sejak proyek IKN bergulir. Harga tanah melonjak, kebutuhan dasar bertambah, dan tekanan terhadap pelayanan publik semakin besar. Ia menyebut dukungan anggaran pusat menjadi kebutuhan mendesak agar PPU mampu menyesuaikan diri dengan percepatan pembangunan nasional.
“Kami tidak menolak pembangunan, justru mendukung sepenuhnya. Namun pembangunan sebesar ini harus berpihak juga pada masyarakat sekitar. Tanpa dukungan nyata bagi daerah penyangga, keadilan pembangunan akan sulit tercapai,” tandasnya.
Dalam forum yang dihadiri Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. Rifqynizami Karsayuda, Mudyat Noor juga mengajak KAHMI untuk ikut memperjuangkan keadilan antarwilayah dalam pembangunan IKN. Ia menilai KAHMI sebagai jaringan intelektual muslim memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan keseimbangan kebijakan.
“IKN bukan hanya proyek fisik, tapi simbol peradaban baru. Kita harus memastikan bahwa peradaban itu tumbuh dengan asas keadilan bagi semua, termasuk masyarakat di Penajam Paser Utara,” seru Mudyat Noor.
Mudyat Noor menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten PPU menjadi mitra aktif Otorita IKN. Ia yakin, dengan sinergi yang kuat dan keberpihakan nyata, cita-cita Indonesia Maju dapat diwujudkan bersama tanpa ada daerah yang tertinggal.
“Kami siap menjadi mitra Otorita IKN, namun kami juga berharap dukungan yang seimbang agar masyarakat lokal tidak tertinggal. Dengan kebersamaan dan keberpihakan, kita bisa membangun Indonesia yang benar-benar maju,” pungkasnya.(ADV / NO)
