BBM Pertamax Bermasalah, Walikota Samarinda Umumkan Hasil Investigasi Laboratorium
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Walikota Samarinda Andi Harun merilis hasil investigasi laboratorium terkait dugaan BBM jenis Pertamax yang bermasalah dan meresahkan masyarakat. Investigasi ini sendiri mengedepankan pendekatan berbasis data dan metode ilmiah.
Andi Harun menjelaskan, Pemkot Samarinda tidak ikut turun ke lapangan seperti yang dilakukan banyak pihak. Pemkot, ujar Andi Harun, memilih fokus pada pengujian laboratorium yang sah dan objektif untuk mengungkap fakta ilmiah sesuai keilmuan di balik fenomena tersebut.
“Kalau semua turun ke lapangan, keruwetan justru bertambah. Ini bukan soal spekulasi, ini soal keilmuan. Dan hari ini, kita punya jawabannya berdasarkan fakta ilmiah,” ucapnya, saat konferensi pers hasil uji ilmiah di Balai Kota Samarinda, Senin (5/52025) sore tadi.
Dalam investigasi laboratorium BBB bermasalah di Kota Tepian, pemkot menggandeng tim akademisi independen dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). Tim independen ini didukung oleh tiga institusi penguji lainnya yang ditunjuk untuk menganalisis sampel BBM yang dikumpulkan dari berbagai lokasi, termasuk kendaraan yang terdampak langsung.
Hasilnya, dari tiga sampel BBM yang diambil dari kendaraan warga, semuanya memiliki nilai RON (Research Octane Number) di bawah standar minimal Pertamax (RON 92). Rinciannya Sample 1: RON 86,7. Sample 2: RON 89,6. Sementara Sample 3: RON 91,6. Kemudian, sample terbaik (RON 91,6) diuji lebih dalam.
Hasilnya, kandungan timbal (Pb): 66 ppm – jauh di atas ambang wajar. Kandungan air: 742 ppm – terbukti secara metode Karl Fischer. Total aromatik: 51,16%. Benzena: 8,38% – terdeteksi lewat metode GC-MS.
“Ada yang mengatakan tidak ada air dalam BBM itu. Tapi faktanya air tak selalu terlihat mata. Uji lab membuktikan ada kandungan air signifikan yang mengganggu performa kendaraan,” tegasnya.
Lebih jauh, uji SEM-EDX dan FTIR mengungkap kontaminasi logam berat seperti timah (Sn), rhenium (Re), dan timbal (Pb) yang mempercepat reaksi kimia dan menyebabkan pembentukan gum—getah kimia yang bisa menyumbat sistem injeksi mesin. “Bahan-bahan ini bukan dari tangki kendaraan. Ini murni dari bahan bakar yang rusak, bukan kendaraan masyarakat yang rusak,” bebernya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Pemkot Samarinda juga telah menyalurkan bantuan senilai Rp300 ribu kepada warga pemilik kendaraan terdampak bbm bermasalah. Namun, Andi Harun berharap laporan hasil investigasi laboratorium ini bisa menjadi titik balik untuk pembenahan menyeluruh terhadap pengawasan distribusi BBM di Samarinda. “Kami tidak main-main. Hasil ini zero asumsi, penuh validasi. Kami tidak bicara berdasarkan opini tapi fakta akademik yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (TM/Adv/DiskominfoSamarinda)
