Bapelitbang PPU Tekankan Pemutakhiran DTKS, Pastikan Intervensi Kemiskinan Tepat Sasaran

Timur Media, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong pemanfaatan data kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan sasaran program penanganan kemiskinan. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU menilai data kesejahteraan tidak dapat diperlakukan sebagai informasi yang bersifat permanen. Perubahan kondisi keluarga, jumlah anggota rumah tangga, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat membuat pembaruan data perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah, menjelaskan bahwa data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki fungsi berbeda dengan DTKS. Perbedaan tersebut penting dipahami agar pemerintah tidak keliru dalam membaca indikator maupun menentukan sasaran intervensi.

Menurutnya, data BPS digunakan untuk menggambarkan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Sementara itu, DTKS berkaitan dengan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kelompok sasaran program bantuan dan penanganan kemiskinan.

“Jadi, kalau data kemiskinan itu yang dirilis sama BPS. Itu persentase data kemiskinan. Kemudian kalau yang DTKS karena DTKS ini datanya dinamis. Yang diukur siapa? Manusia. Karena yang diukur manusia, otomatis datanya dinamis,” jelas Kusnul.

Ia menerangkan, karakteristik DTKS yang dinamis tidak terlepas dari perubahan kondisi penduduk yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan jumlah anggota keluarga, misalnya akibat kelahiran maupun kematian, dapat memengaruhi komposisi dan kondisi kesejahteraan dalam suatu rumah tangga.

Karena itu, pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk memastikan informasi yang digunakan pemerintah tetap menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya. Dengan data yang lebih aktual, penentuan penerima manfaat maupun program intervensi diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kusnul menegaskan, DTKS memiliki fungsi strategis dalam membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan arah intervensi agar program pemerintah dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.

“Kita intervensi di mana yang memiliki tingkat sosial yang rendah, itulah yang harus diintervensi supaya mereka bisa naik,” ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah menjadi sasaran yang perlu mendapatkan perhatian melalui program sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam konteks kebijakan kesejahteraan sosial, Kusnul juga menyinggung penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 yang menurutnya turut memperkuat arah penggunaan data sebagai acuan dalam pendataan dan pelaksanaan program pemerintah.

Selain persoalan kesejahteraan sosial, ia turut menyoroti indikator ketenagakerjaan, khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di PPU. Menurutnya, angka pengangguran terbuka di daerah tersebut tergolong rendah, salah satunya berkaitan dengan karakteristik pekerjaan masyarakat yang banyak berada pada sektor informal.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam membaca indikator ketenagakerjaan agar gambaran mengenai kondisi pasar kerja daerah dapat dipahami secara lebih utuh.

Bapelitbang PPU berharap penggunaan data sesuai fungsi dan karakteristiknya dapat memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan dukungan data yang terus diperbarui, penyusunan program penanganan kemiskinan diharapkan lebih terarah, terukur, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah. (ADV)

Selengkapnya...
Back to top button

You cannot copy content of this page