BAKTI dorong peningkatan kualitas konektivitas digital di Maratua
Berau – Upaya pemerataan konektivitas digital di Indonesia kini memasuki tahap penguatan kualitas layanan. Tidak lagi sekadar menghadirkan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong peningkatan kualitas konektivitas agar mampu mendukung pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat secara optimal.
Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan BAKTI ke SD Negeri 001 Payung-Payung di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kamis (11/6/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi pemanfaatan infrastruktur digital sekaligus upaya memastikan layanan internet yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Selama dua tahun terakhir, sekolah tersebut menerima layanan internet gratis dari BAKTI. Kehadiran jaringan internet telah membantu proses belajar mengajar, terutama pelaksanaan ujian yang kini berbasis daring.
Kepala SDN 001 Payung-Payung, Bahridin, mengaku fasilitas internet dari BAKTI sangat membantu kegiatan pendidikan di sekolahnya.
“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari BAKTI. Untuk pembelajaran dan ujian online sangat membantu,” ujarnya.
Sebelum layanan internet tersedia, pihak sekolah harus mencari akses internet hingga ke kampung lain ketika membutuhkan koneksi untuk kegiatan pendidikan. Kini, dengan 13 guru dan 94 siswa, pembelajaran berbasis digital dapat dilakukan langsung dari lingkungan sekolah.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada. Tidak bayar, gratis, dan sangat membantu,” katanya.
Meski demikian, meningkatnya kebutuhan penggunaan internet membuat kualitas layanan perlu terus ditingkatkan. Saat jumlah pengguna meningkat, terutama ketika pelaksanaan ujian daring atau pada jam-jam tertentu, kecepatan akses internet terkadang mengalami penurunan.
Keluhan serupa juga dirasakan Pemerintah Kampung Payung-Payung. Sekretaris Kampung Payung-Payung, Rino, mengatakan internet telah menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan pemerintahan yang kini sebagian besar dilakukan secara digital.
“Kalau jaringan sedang down, saya terpaksa mencari internet ke resort atau kafe yang memiliki koneksi lebih cepat. Padahal laporan pemerintahan harus dikirim secepat mungkin,” ujarnya.
Menurut Rino, kebutuhan internet di Maratua terus meningkat seiring perkembangan sektor pariwisata dan digitalisasi layanan publik.
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konektivitas menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memastikan infrastruktur digital memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, kapasitas layanan internet yang disediakan BAKTI saat ini jauh lebih besar dibandingkan beberapa tahun lalu. Untuk fasilitas layanan internet publik, kapasitas minimal yang tersedia mencapai 20 Mbps, meningkat dari sebelumnya sekitar 4 Mbps.
“Khusus sekolah, peruntukannya untuk pembelajaran dan proses pendidikan. Saat ujian nasional, sekolah juga dapat mengajukan penambahan bandwidth sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Dari hasil evaluasi lapangan, BAKTI menemukan bahwa jaringan khusus sekolah yang memiliki kapasitas lebih besar belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian pengguna masih lebih sering menggunakan jaringan umum yang terbuka untuk masyarakat.
“Seharusnya menggunakan akses khusus sekolah karena kapasitasnya lebih besar. Dari hasil pengecekan, pengguna akses khusus sekolah hanya tiga orang. Artinya, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Fadhilah.
Karena itu, BAKTI akan memperkuat edukasi dan pendampingan kepada pengelola layanan agar kapasitas yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif sesuai peruntukannya.
Selain pengelolaan akses, BAKTI juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik yang stabil. Menurut Fadhilah, gangguan pada perangkat internet di wilayah 3T sering kali dipengaruhi oleh kondisi kelistrikan, bukan semata-mata karena kerusakan perangkat jaringan.
Kunjungan ke Maratua menjadi bagian dari program evaluasi BAKTI terhadap pemanfaatan infrastruktur digital di daerah 3T. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk memastikan layanan berjalan baik, tetapi juga untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di masa mendatang.
Saat ini terdapat tiga titik user terminal BAKTI di Maratua, yakni di Pos TNI AL, SDN 001 Payung-Payung, dan Kantor Kampung Payung-Payung. Secara keseluruhan terdapat sekitar 70 titik layanan di Kabupaten Berau dan sekitar 600 titik di Kalimantan Timur. Secara nasional, lebih dari 30 ribu titik layanan telah terpasang.
Menurut Fadhilah, layanan internet di wilayah 3T seperti Maratua masih mengandalkan teknologi satelit sehingga kapasitas jaringan harus dibagi kepada seluruh pengguna. Namun demikian, BAKTI tetap membuka peluang peningkatan kapasitas apabila terdapat kebutuhan khusus yang mendukung pelayanan publik dan pendidikan.
Terkait kehadiran penyedia layanan internet swasta seperti Starlink, BAKTI menilai hal tersebut menjadi perkembangan positif bagi masyarakat.
“Semakin banyak operator masuk justru semakin baik. Artinya masyarakat semakin mandiri dan kebutuhan subsidi pemerintah dapat semakin berkurang,” ujarnya.
BAKTI sendiri memfokuskan pembangunan jaringan pada fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, pos TNI, rumah ibadah, dan pelaku UMKM. Hingga saat ini masih terdapat sekitar 160 ribu usulan pembangunan titik internet dari berbagai daerah di Indonesia yang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Bagi SDN 001 Payung-Payung, kehadiran internet telah menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan. Sementara bagi pemerintah kampung dan masyarakat, konektivitas digital menjadi fondasi penting dalam menjalankan berbagai aktivitas dan layanan sehari-hari.
Kunjungan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak berhenti pada penyediaan akses internet semata. Peningkatan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan konektivitas digital mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia. (Deb)
