APBD Kaltim 2026 Dibahas Ulang

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kalimantan Timur (Kaltim), bakal dibahas ulang. Hal ini menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

Hasanuddin Mas’ud, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mengatakan, saat ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim masih menunggu pembahasan ulang tersebut. Sebab sampai saat ini, nilai pasti DBH belum ditetapkan dan menunggu keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kia tahu kabar pemangkasan DBH sudah beredar sejak kemarin. Transisi kepemimpinan di Kemenkeu (Kementerian Keuangan, Red.) rasanya juga memengaruhi arah kebijakan fiskal dan distribusi dana dari pusat ke daerah,” katanya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp692,99 triliun.

“Langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran akan diterapkan pada APBD 2026. Hasil pertemuan Gubernur Kaltim bersama para kepala daerah lain di APPSI (Asosiasi Provinsi Seluruh Indonesia, Red.) dengan Menkeu akan jadi dasar dalam pembahasan lanjutan di daerah,” ujarnya.

“Efisiensi itu di 2026. Iya, (sekitar Rp2,3 triliun) nanti di 2026,” timpal politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu. (tm/adv)