Anggaran Dipangkas, Komisi IV DPRD Kaltim Pasang Badan Selamatkan Sektor Pendidikan dan Kesehatan

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmen untuk mengawal sektor pendidikan dan kesehatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Efisiensi anggaran daerah yang belakangan terus dibahas di Kaltim) karena pemotongan dana transfer langsung ditanggapi cepat oleh DPRD Kaltim. Terutama untuk guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang mesti diperjuangkan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi memastikan tunjangan dan insentif mereka tidak akan diganggu dalam rencana efisiensi APBD 2026.

“Sejak isu efisiensi anggaran muncul, kami di DPRD sudah membangun kesepahaman dengan Pemprov agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak mengalami pemangkasan,” jelasnya, Sabtu (18/10/2025).

Menurut M. Darlis Pattalongi, efisiensi oleh pusat bukan berarti memotong kebutuhan dasar masyarakat, melainkan mengubah pola kegiatan agar lebih efektif dan produktif.

Ia menjelaskan, jika ada pemangkasan, sifatnya hanya kualitatif atau pergeseran anggaran di internal dinas, bukan pengurangan jatah.

Komitmen ini telah disepakati bersama dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.

Prinsipnya jelas kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat harus tetap ‘kebal’ dari gunting anggaran.

“Yang bisa dipangkas itu kegiatan seremonial atau proyek yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tapi kalau sudah menyangkut insentif dan honor guru, itu tidak akan kita ganggu,” terangnya.

Meskipun pembahasan detail APBD 2026 baru akan dimulai, DPRD Kaltim memastikan akan pasang badan dan konsisten mengawal komitmen tersebut. (tm/adv)