Ancaman Terhadap Ekosistem Pesut Masuk Pembahasan Ranperda P3LH
TIMURMEDIA, BALIKPAPAN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH), Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan ada sejumlah isu lingkugan strategis yang menjadi perhatian di Benua Etam saat ini. Antara lain, maraknya lahan bekas tambang yang terbengkalai, kebakaran hutan, konflik lahan, serta ancaman terhadap satwa endemik seperti pesut Mahakam.
“Minimnya kewenangan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum juga jadi sorotan kami,” katanya, saat Rapat Kerja (Raker) di Hotel Grand Jatra, Kota Balikpapan, Kamis (18/9/25) hari ini.
Bagi Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim ini, Ranperda P3LH disusun bukan sekadar memenuhi kewajiban legislasi. Melainkan langkah strategis untuk menjawab tantangan ekologis yang semakin kompleks di Kaltim.
“Kami tidak ingin regulasi ini hanya menjadi dokumen normatif. Ranperda P3LH harus mampu menjawab realitas di lapangan. Mulai dari konflik lahan, pencemaran, hingga lemahnya penegakan hukum lingkungan,” ujarnya.
Akhmed Reza Fachlevi menekankan, pentingnya kejelasan delineasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Terutama dalam pengelolaan kawasan non-hutan seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah pesisir, dan lahan pascatambang.
Menurutnya, tumpang tindih kewenangan selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan lingkungan yang efektif. “Kami ingin ada satu bab khusus mengenai sanksi dalam Ranperda ini. Banyak perusahaan yang mendapat predikat merah dalam PROPER, tapi tidak ada konsekuensi hukum yang jelas. Ini harus diubah,” jelasnya. (tm/adv)
