Amankan Pemilu 2024, Ketua DPRD Kaltim: Ini Tugas Berat
TIMURMEDIA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lintas Sektoral Tahun 2023 dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2023-2024. Acara tersebut digelar Polda Kaltim di Gedung Mahakam, Rabu 11 Oktober 2023.
Kata Hasanuddin Mas’ud, tugas besar Polda Kaltim dalam pengamanan Pemilu 2024 perlu didukung. “Ini tugas berat sekaligus tugas mulia jajaran Polri juga TNI dalam mengamankan Pemilu 2024. Tidak hanya pemilu, ada pilkada serentak yang juga menjadi tugas berat Polri bersama TNI,” katanya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga berpendapat bahwa pengalaman dari pesta demokrasi sebelumnya menjadi landasan kuat bagi kelancaran pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kaltim 2024.
“Tetapi kita seluruh warga Kaltim harus tetap waspada, jangan terpengaruh isu-isu menyesatkan menjelang pesta demokrasi 2024. Kita warga Kaltim harus selalu menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan, pihaknya bakal menggelar Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024 dengan dukungan dari TNI, instansi terkait, dan mitra Kamtibmas lainnya. Tujuan operasi ini memastikan keamanan, kelancaran, dan ketertiban dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
“Maka saat ini kita hadir di tempat ini, untuk bersama-sama berdiskusi memberikan saran dan pemikiran, serta solusi-solusi dalam rangka terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Tahun 2023-2024,” kata Irjen Pol Imam Sugianto.
Rakor Daerah Lintas Sektoral Tahun 2023 dipimpin oleh Kapolda Kaltim dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo dan Danrem 091/ASN.
Acara ini diselenggarakan melalui zoom meeting dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Ketua Bawaslu Kaltim, Kabinda Kaltim, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kaltim, perwakilan Pengadilan Tinggi Kaltim, kapolres/kapolresta, dandim, bupati, wali kota, serta Forkopimda dan instansi terkait di Kota/Kabupaten se-Kaltim. (adv)
