Pekerja dan Buruh Kaltim Full Senyum, UMP Resmi Naik Jadi Rp4.046.360 Juta

TIMURMEDIA.com, Samarinda – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi naik. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menetapkan sebesar Rp4.046.360 juta. Kebijakan ini berlaku 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.
Melalui pengumuman nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV tentang UMP Kaltim 2027, ketetapan ini diberlakukan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan. Dan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dengan berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.
Ada empat dasar hukum tentang kenaikan UMP Kaltim ini. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
jo UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketiga, Surat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 Hal Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi
Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Keempat, keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 Tanggal 20 November 2026
Tentang UMP Kaltim 2027.
Sebagai informasi, UMP Kaltim di tahun ini Rp3.762.431. Artinya, ada kenaikan sebesar Rp283.929 ribu di tahun depan. “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum,” tulis isi pengumuman yang ditandatangi 21 November 2026 itu.
Merespons kebijakan ini, Sudarno, eks Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), menjelaskan pekerja/buruh di Indonesia akan selamanya menjadi romusha modern. Sebab, mereka tak akan mampu untuk sejahtera mencukupi kebutuhannya.
“Bukan sekadar kebutuhan primer. Memang kebutuhan itu ada tiga. Sandang, pangan, papan. Tapi ada kebutuhan sekunder. Termasuk kebutuhan tersier,” ulasnya.
Kata Sudarno, komponen-komponen itu merupakan salah satu dasar utama dalam menetapkan UMP. Makanya, inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah (PR) Bersama. Bagaimana pekerja/buruh bisa makmur sebagaimana para pengusaha yang memiliki pabrik, perkebunan, tambang dan sebagainya.
Lantaran sulit untuk sejahtera, maka khusus di Kaltim, keluarga pekerja/buruh yang ingin kuliah disediakanlah program Gratispol. Di mana Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditanggung sepenuhnya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Syaratnya adalah Kartu Tanda Kependudukan (KTP) berdomisili di Kaltim. Minimal 3 tahun.
“Yang anak-anak SMA (Sekolah Menengah Atas, Red.) disediakan oleh gubernur Kali, melalui APBD itu ada seragam gratis yang terdiri dari tas, sepatu, pendeng (belt, Red.), dasi, dan sebagainya. Ini juga untuk meringankan keluarga-keluarga pekerja/buruh kita,” urai Sudarno.
Maka saat ini, lanjut Sudarno, tinggal memberi support untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Skeolah Menengah Pertama (SMP).
“Walaupun dengan fiskal yang luar biasa melemah, dan kemudian APBD menurun terus, ini juga harus mendorong bagaimana Pemerintah Kabupaten dan Kota ikut mensupport seragam-seragam kebutuhan-kebutuhan anak-anak itu dari SD sampai SMP,” tandasnya. (*)