Pantai Tanjung Berpotensi Tambah PAD, Disbudpar PPU Kaji Skema Retribusi Kawasan

Timur Media, Penajam – Potensi kunjungan wisatawan yang tinggi di kawasan Pantai Tanjung menjadi peluang bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengembangkan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu gagasan yang mulai dipertimbangkan adalah penerapan retribusi berbasis kawasan wisata.
Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Yudistira Arlianta, mengatakan Pantai Tanjung memiliki daya tarik tersendiri karena hampir selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.
Melihat potensi tersebut, pemerintah daerah perlu memikirkan pola pengelolaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap memperhatikan hak masyarakat sebagai pemilik lahan di kawasan tersebut.
Menurut Yudistira, sebagian besar lahan di sepanjang Pantai Tanjung merupakan milik pribadi. Karena itu, penerapan pungutan tidak bisa dilakukan secara sembarangan terhadap masing-masing lahan milik perorangan.
“Sebagian besar lahan di sepanjang Pantai Tanjung merupakan milik pribadi. Jadi, tidak mungkin kita sembarangan menarik retribusi di atas tanah milik masyarakat. Salah satu konsep yang bisa dikaji adalah retribusi kawasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu alternatif yang dapat dibahas adalah menyiapkan mekanisme retribusi melalui pintu masuk kawasan. Dengan demikian, pungutan diarahkan kepada pengunjung yang memasuki kawasan wisata, bukan kepada pemilik masing-masing bidang tanah.
Konsep tersebut, lanjutnya, dapat dipelajari dari pengelolaan sejumlah destinasi wisata di Balikpapan, seperti Pantai Lamaru dan Pantai Manggar, yang menerapkan mekanisme retribusi bagi pengunjung.
“Kita bisa belajar dari pengelolaan kawasan wisata di Balikpapan. Misalnya, ketika pengunjung masuk ke kawasan pantai, ada mekanisme retribusi yang diterapkan. Namun, untuk Pantai Tanjung tentu harus dibahas dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Yudistira menegaskan, gagasan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah terkait, masyarakat, serta pihak pengelola kawasan.
Menurutnya, kesepahaman seluruh pihak menjadi hal penting agar kebijakan yang nantinya dirumuskan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.
Selain itu, potensi pendapatan dari penerapan retribusi tersebut juga belum dihitung secara khusus. Meski demikian, tingginya kunjungan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan untuk mengkaji peluang tersebut.
Melalui pengelolaan yang lebih terarah, Pantai Tanjung diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi masyarakat, tetapi juga memiliki kontribusi lebih besar terhadap pengembangan pariwisata dan peningkatan PAD Kabupaten PPU. (ADV)