Bukan Penentu Penerima Bantuan, Diskan PPU Ingatkan Nelayan Laporkan Hasil Tangkapan

Timur Media, Penajam – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta nelayan melaporkan hasil tangkapan sesuai kondisi sebenarnya. Data produksi yang dihimpun pemerintah diperlukan untuk memantau perkembangan sumber daya ikan dan perubahan musim penangkapan, bukan menjadi dasar langsung dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskan PPU, Nani Adriana, mengungkapkan masih ada nelayan yang khawatir menyampaikan jumlah hasil tangkapan secara terbuka. Mereka beranggapan laporan produksi dalam jumlah besar dapat membuat penghasilan mereka dinilai tinggi sehingga berpotensi kehilangan bantuan pemerintah.
Kekhawatiran tersebut berpengaruh terhadap keakuratan data perikanan. Dalam sejumlah laporan, hasil tangkapan yang dicatat lebih rendah dibandingkan jumlah yang sebenarnya diperoleh nelayan.
“Masih ada nelayan yang merasa khawatir ketika diminta melaporkan hasil tangkapannya. Mereka takut kalau hasil tangkapannya dilaporkan terlalu banyak, nanti dianggap memiliki penghasilan besar dan tidak lagi mendapatkan bantuan,” ujar Nani.
Ia menegaskan, pencatatan produksi perikanan tidak dimaksudkan untuk menghitung pendapatan nelayan ataupun menentukan status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan. Data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui jenis ikan yang ditangkap, volume produksi, serta wilayah penangkapan.
“Padahal, tujuan kami meminta laporan produksi bukan untuk menghitung pendapatan nelayan atau menentukan apakah mereka masih layak menerima bantuan. Kami membutuhkan data tersebut untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan dan pola musim penangkapan,” katanya.
Menurut Nani, data hasil tangkapan juga menjadi bahan untuk membaca perubahan produksi berdasarkan musim. Perubahan tersebut dapat terjadi pada jenis komoditas yang berbeda. Misalnya, hasil tangkapan udang dapat menurun pada Januari, sementara beberapa jenis ikan justru mengalami peningkatan.
Informasi tersebut perlu dicatat sesuai kondisi lapangan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai dinamika penangkapan ikan di wilayah PPU.
Karena itu, Nani meminta nelayan tidak mengurangi jumlah tangkapan dalam laporan hanya karena khawatir terhadap status bantuan yang diterima.
“Kalau mendapatkan lima kilogram, laporkan lima kilogram, jangan hanya dicatat dua kilogram karena khawatir akan memengaruhi bantuan,” tegasnya.
Diskan PPU menilai data produksi yang akurat penting sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan program sektor perikanan. Apabila laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan kesulitan membaca perkembangan produksi, perubahan musim, serta kebutuhan nelayan di lapangan.
Melalui pencatatan yang lebih terbuka dan sesuai fakta, pemerintah berharap data perikanan PPU semakin akurat sehingga kebijakan dan program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kondisi sumber daya ikan serta aktivitas nelayan. (ADV)