Ombudsman Pantau Pelayanan Publik Lima OPD di PPU, Pemkab Tunggu Hasil Evaluasi

Timur Media, Penajam  – Kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi perhatian melalui pemantauan yang dilakukan Ombudsman. Tahun ini, lima organisasi perangkat daerah (OPD) ditetapkan sebagai sasaran penilaian untuk melihat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU kini masih menunggu hasil evaluasi tersebut. Penilaian yang dilakukan Ombudsman nantinya menjadi bahan untuk mengetahui capaian sekaligus aspek pelayanan publik yang perlu diperbaiki oleh perangkat daerah.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, Iwan Darmawan, mengatakan penentuan OPD yang menjadi sasaran pemantauan sepenuhnya merupakan kewenangan Ombudsman. Pemerintah daerah tidak mengajukan atau menentukan sendiri perangkat daerah yang akan dinilai.

“Lima OPD itu langsung ditentukan oleh Ombudsman. Kita tidak pernah mengusulkan, karena titik-titik pemantauannya memang ditentukan sendiri oleh Ombudsman,” ujar Iwan.

Dari lima OPD yang menjadi sasaran, beberapa di antaranya diketahui meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sementara itu, dua OPD lainnya belum dapat dipastikan karena Iwan tidak mengikuti langsung seluruh rangkaian pemantauan.

Ia menjelaskan, hasil penilaian akan disampaikan oleh Ombudsman setelah seluruh tahapan evaluasi selesai. Hingga saat wawancara berlangsung, Pemkab PPU belum menerima hasil akhir penilaian pelayanan publik tahun ini.

Pada penilaian tahun sebelumnya, PPU memperoleh kategori baik. Namun, pemerintah daerah masih menunggu hasil terbaru untuk mengetahui perkembangan kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah yang menjadi sasaran evaluasi.

Iwan menyebutkan, mekanisme penilaian tahun ini juga menghasilkan opini Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah menantikan hasil resmi yang akan menjadi gambaran atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Ombudsman tahun ini ada opini, seperti BPK yang mengeluarkan opini. Kita belum mendapatkan informasi kapan hasilnya disampaikan, karena penilaiannya memang dilakukan oleh Ombudsman,” jelasnya.

Menurut Iwan, hasil evaluasi tersebut penting untuk diketahui sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam melihat pelaksanaan pelayanan publik di masing-masing OPD. Meski demikian, Pemkab PPU belum dapat menyampaikan capaian penilaian tahun ini sebelum memperoleh hasil resmi dari Ombudsman.

Pemkab PPU pun menunggu penyampaian hasil evaluasi tersebut sebagai dasar untuk mengetahui aspek pelayanan yang telah berjalan dan bagian yang masih membutuhkan pembenahan. (ADV)

Selengkapnya...
Back to top button

You cannot copy content of this page