Pemkab PPU Ajukan Dua UPT Baru, Perkuat Layanan Perikanan dan Kesehatan

Timur Media, Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengupayakan penguatan pelayanan publik melalui rencana pembentukan dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baru. Usulan tersebut mencakup UPT Balai Benih Ikan dan UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang kini masih menunggu verifikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kedua unit tersebut diusulkan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, mengatakan proses pengusulan telah dilengkapi kajian dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Bahkan, Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan telah menyiapkan naskah akademik sebagai salah satu persyaratan pembentukan kelembagaan.

“Sudah kita usulkan. Proses kajian dari OPD masing-masing juga sudah dilakukan. Dinas Perikanan sudah ada, begitu juga Dinas Kesehatan yang telah menyiapkan naskah akademiknya. Usulan tersebut sudah kita sampaikan ke provinsi,” ungkap Iwan.

Menurutnya, pembentukan UPTD tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan kelembagaan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia pada jabatan fungsional.

Kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan penting untuk memastikan unit yang dibentuk benar-benar memiliki fungsi dan kapasitas dalam menjalankan pelayanan teknis.

“Semua dilihat dari beban kerja. Kalau kita membentuk UPTD tetapi jabatan fungsionalnya belum tersedia, tentu tidak bisa,” jelasnya.

Iwan menerangkan, Bagian Ortal berperan memfasilitasi proses pembentukan kelembagaan berdasarkan usulan OPD. Mekanismenya dimulai dari pengajuan kepada bupati melalui Sekretariat Daerah, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung sebelum diteruskan ke pemerintah provinsi.

Saat ini, kedua usulan tersebut masih menunggu hasil verifikasi dan persetujuan dari Pemprov Kaltim. Karena prosesnya belum rampung dan tahun anggaran sudah mendekati akhir, pembentukan dua UPTD tersebut diperkirakan belum dapat direalisasikan pada 2026.

“Untuk kemungkinan pembentukannya, diperkirakan tahun depan,” pungkas Iwan.

Pemkab PPU masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi agar rencana pembentukan kedua UPTD tersebut dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.(ADV)

Selengkapnya...
Back to top button

You cannot copy content of this page