Mudyat Noor Minta Desa Prioritaskan Pengadaan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
Timur Media, Balikpapan – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengingatkan pemerintah desa agar lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, setiap belanja desa harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Mudyat saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan, Jumat malam (13/11/2026).
Menurut Mudyat, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan di tingkat desa. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperbaiki perencanaan dan memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat sasaran.
Ia meminta kepala desa tidak sekadar menjalankan kegiatan yang berulang setiap tahun tanpa mengevaluasi urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya karena kegiatan tersebut sudah biasa dilakukan setiap tahun, tanpa melihat apakah kegiatan itu benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Mudyat menekankan, pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan kebutuhan riil, skala prioritas, tingkat urgensi, serta dampak yang dihasilkan. Pemerintah desa juga diminta menghindari belanja yang tidak mendesak maupun kegiatan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak dapat diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan desa,” ujarnya.
Selain ketepatan belanja, Mudyat juga mendorong pemerintah desa mengarahkan program pembangunan pada pengembangan potensi unggulan wilayah masing-masing. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan hingga kerajinan khas desa dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru.
Ia berharap setiap desa mampu mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki, kemudian mengembangkannya secara terencana agar memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang sumber pendapatan desa.
“Saya berharap seluruh kepala desa dapat bekerja sama dan mulai mengembangkan keunggulan masing-masing desa. Potensi ini harus dikembangkan sehingga bisa menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi desa,” tambahnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Mudyat meminta camat dan perangkat daerah terkait memperkuat pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pemerintah desa. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan pengadaan tetap sesuai regulasi dan mendukung arah pembangunan daerah.
Melalui Bimtek tersebut, Pemkab PPU berharap kapasitas aparatur desa semakin meningkat, terutama dalam memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Kegiatan yang diikuti 88 peserta tersebut turut dihadiri Asisten I Setkab PPU Nicko Herlambang, Kepala DPMD PPU Tita Deritayati, Kepala Bapenda Tur Wahyu, Kepala Inspektorat Budi Santoso, Plt. Kepala Bappelitbang Ade Embong, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten PPU. (ADV)
