Dana Desa PPU 2027 Diproyeksi Turun Jadi Rp9 Miliar, Pemdes Diminta Selektif

Timur Media, Balikpapan – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan pemerintah desa agar lebih selektif dalam menyusun program pembangunan menyusul proyeksi penurunan alokasi Dana Desa (DD) pada 2027. Anggaran yang sebelumnya sekitar Rp25 miliar diperkirakan hanya tersisa Rp9 miliar.
Penurunan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mempersempit ruang pembiayaan program pembangunan di tingkat desa. Kondisi ini menuntut setiap pemerintah desa lebih cermat menentukan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan yang tersedia.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyampaikan kondisi tersebut saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus disikapi dengan memperkuat skala prioritas. Pemerintah desa perlu memastikan program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan dalam dokumen perencanaan.
Tohar menegaskan, prinsip efisiensi dan efektivitas harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa. Dengan begitu, sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah desa perlu menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan kemampuan fiskal. Program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih dalam penentuan prioritas.
“Pendekatan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas menjadi penting. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Proyeksi penurunan Dana Desa tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan. Setiap kegiatan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Pemkab PPU berharap pemerintah desa dapat lebih bijak mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan perencanaan yang terukur dan penentuan prioritas yang tepat, program pembangunan di desa diharapkan tetap berjalan efektif meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. (ADV)