Pasokan Pangan PPU Masih Bergantung Daerah Luar, Pemkab Perluas Kerja Sama Antardaerah
Timur Media, Penajam – Ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah mendorong pemerintah kabupaten memperluas kerja sama antardaerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengantisipasi gejolak harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan di Hotel Novotel Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi salah satu strategi penting mengingat sebagian kebutuhan pangan masyarakat PPU masih didatangkan dari luar wilayah, termasuk Sulawesi dan Pulau Jawa.
Menurutnya, kepastian pasokan dan kelancaran distribusi perlu menjadi perhatian agar kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika terjadi kenaikan harga atau keterbatasan stok komoditas tertentu.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan harga maupun kekurangan beberapa bahan pokok, kondisi masyarakat PPU sejauh ini tetap kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pasar murah yang sering dilaksanakan Bank Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama ini, masyarakat Penajam tidak mengalami kekurangan bahan pokok,” ujar Abdul Waris.
Ia menyebut Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu daerah yang berpotensi memperkuat pasokan pangan ke PPU. Daerah tersebut dikenal sebagai pemasok sejumlah komoditas hortikultura, seperti bawang, cabai, dan kol, untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kalimantan Timur.
Menurut Abdul Waris, peluang kerja sama tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kesepakatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil daerah. Dengan demikian, kerja sama antardaerah tidak hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tetapi berlanjut pada penguatan distribusi komoditas pangan.
“Dengan adanya MoU hari ini, mudah-mudahan kerja sama ini dapat terus berlanjut sehingga masyarakat Penajam bisa semakin sejahtera dan tidak kekurangan bahan pokok. Mari kita bersama-sama membuka peluang kerja sama agar distribusi pangan antardaerah semakin baik,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Abdul Waris didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Hadi Saputro, serta sejumlah kepala dan staf perangkat daerah yang tergabung dalam TPID PPU. Kegiatan juga melibatkan TPID Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.
Mengangkat tema penguatan sinergi TPID dan perluasan kerja sama antardaerah untuk mendukung ketahanan pangan serta pengendalian inflasi berkelanjutan, kegiatan ini diisi dengan penandatanganan MoU dan PKS Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Agenda kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama sejumlah pemerintah daerah, di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Bone, Enrekang, dan Bulukumba. Pembahasan mencakup strategi pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta pertukaran pengalaman dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas.
Melalui perluasan kerja sama tersebut, Pemkab PPU berharap rantai pasok pangan semakin kuat dan distribusi bahan pokok lebih terjamin. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah agar stabilitas harga tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (ADV)
