Pemkab PPU Siapkan BLT Tahap Kedua untuk 403 Keluarga, Penyaluran Ditargetkan Desember

Timur Media, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap kedua bagi 403 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan yang mencakup periode Juli hingga Desember 2026 tersebut ditargetkan disalurkan pada Desember mendatang.

Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan ratusan calon penerima bantuan itu tersebar di empat kecamatan, meliputi Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Setiap keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp270.000 per bulan atau total Rp1.620.000 untuk periode enam bulan.

“Penyaluran bantuan langsung tunai dari Pemkab PPU untuk tahap kedua akan dilaksanakan bulan depan,” kata Ainie, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, penyaluran tahap kedua merupakan kelanjutan dari program BLT pemerintah daerah yang tahap pertamanya telah direalisasikan pada Juni 2026. Pada tahap berikutnya, bantuan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga penerima selama enam bulan terakhir tahun anggaran 2026.

Sebelum penyaluran dilakukan, Dinsos PPU terlebih dahulu memeriksa kembali data 403 calon penerima manfaat. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan setiap keluarga masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Ainie menjelaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan calon penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan, namanya akan dikeluarkan dari daftar. Selanjutnya, posisi tersebut dapat digantikan oleh warga lain yang dinilai berhak menerima bantuan.

“Kalau ada calon penerima manfaat tidak memenuhi kategori, maka akan dicoret dari daftar penerima manfaat dan digantikan oleh warga yang berhak,” ujarnya.

Program BLT tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi Pemerintah Kabupaten PPU dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Bantuan tunai diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga penerima di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berjalan.

Selain itu, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten PPU. Melalui penyaluran bantuan yang disertai verifikasi data, pemerintah berharap anggaran perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

“Bantuan langsung tunai ini bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrem,” pungkas Ainie.(ADV)