BPBD PPU Salurkan Uang Lelah Petugas Karhutla, Besaran Rp120 Ribu per Kejadian
Timur Media, Penajam – Petugas lintas instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menerima uang lelah yang bersumber dari dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyaluran dilakukan berdasarkan pengajuan dan verifikasi laporan kejadian yang ditangani petugas.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila, menjelaskan alokasi anggaran untuk PPU dari provinsi mencakup beberapa kebutuhan operasional. Di antaranya uang lelah petugas sekitar Rp446 juta, konsumsi untuk kegiatan pengarahan pagi dan sore sekitar Rp64 juta, serta bahan bakar minyak (BBM) operasional sekitar Rp70 juta.
Dari alokasi uang lelah tersebut, sekitar 65 persen atau berkisar Rp250 juta hingga Rp260 juta telah dicairkan dan disalurkan pada tahap awal.
“Uang lelah sebesar, kalau tidak salah, Rp446 juta. Kemudian ada makan minum rapat untuk briefing pagi dan sore sekitar Rp64 juta, serta anggaran BBM operasional sekitar Rp70 juta,” kata Nurlaila.
Ia mengatakan, pembayaran uang lelah tidak dihitung berdasarkan pembagian waktu atau masa tugas secara merata. Pengajuan dilakukan berdasarkan kejadian kebakaran dengan mempertimbangkan parameter luasan penanganan.
Besaran uang lelah yang diberikan kepada petugas tercatat Rp120 ribu per orang untuk setiap kejadian yang memenuhi ketentuan pengajuan.
“Rp120.000 per kejadian satu orang,” ujarnya.
Petugas yang terlibat berasal dari sejumlah unsur, antara lain BPBD, pemadam kebakaran, Satpol PP, Dinas Pertanian, TNI-Polri, serta unsur desa dan kelurahan. Sementara keterlibatan relawan dalam penanganan karhutla di PPU masih terbatas karena pekerjaan tersebut membutuhkan kondisi fisik yang sehat dan kesiapan menghadapi risiko di lapangan.
Nurlaila menyebut pencairan dilakukan melalui mekanisme pengajuan surat pertanggungjawaban (SPJ), kemudian diverifikasi sebelum dana diminta kepada pemerintah provinsi. BBM dan sebagian uang lelah telah disalurkan, sedangkan pengajuan berikutnya masih menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Kalau memang nanti dana anggarannya masih memadai di provinsi, kita mungkin akan mengajukan per semua kejadian untuk memfasilitasi dedikasi dan performa yang sudah dilakukan rekan-rekan petugas di lapangan,” pungkasnya. (ADV)
