IKM Capai 94,99, Kaltim Posisi 16 Nasional dari 38 Provinsi
TIMURMEDIA.co, Samarinda – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan pembenahan dalam pelayanan perizinan. Fokusnya adalah kemudahan, transparansi dan responsif. Terutama terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Pun realisasi investasi daerah.
Kepala DPMPTSP Kaltim, Fahmi Prima Laksana, mengatakan upaya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat itu tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025. Angkanya mencatat nilai rata-rata 92,50. Adapun hasil penilaian Semester I mencapai 93,38 dan Semester II sebesar 91,44. Kedua periode tersebut sama-sama memperoleh predikat A atau Sangat Baik.
“Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan, terutama pada aspek waktu penyelesaian layanan,” jelasnya, saat Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Ruang Rapat Ibnu Nirwani, Kantor DPMPTSP Kaltim, Senin (9/11/2026) kemarin.
Upaya pembenahan tersebut mulai menunjukkan hasil. Seperti pada Semester I 2026 untuk periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Berdasarkan survei terhadap 125 responden, nilai IKM meningkat menjadi 94,99. “Peningkatan ini mencerminkan respons positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sekaligus menjadi dorongan bagi instansi untuk menjaga konsistensi mutu layanan,” terang Fahmi.
Dari sejumlah unsur penilaian, aspek Penanganan Pengaduan memperoleh skor tertinggi sebesar 98,8, disusul unsur Biaya/Tarif dengan skor 98,6. “Capaian ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan semakin meningkat,” tegasnya.
Tidak hanya dari aspek pelayanan public. Fahmi menyatakan, kinerja DPMPTSP Kaltim juga menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perizinan. Hal tersebut tercermin dalam hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kaltim pada 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi (Kepmeninveshil)/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Ka. BKPM) Nomor 204.S Tahun 2026.
“Dalam penilaian tersebut, nilai kinerja kami meningkat dari 71,671 pada 2024 menjadi 82,831 pada penilaian 2026. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 11,160 poin,” sebutnya.
Atas capaian tersebut, Kaltim menempati peringkat ke 16 dari 38 provinsi di Indonesia dengan predikat Sangat Baik. “Hasil ini menjadi gambaran atas berbagai upaya strategis yang dilakukan DPMPTSP Kaltim dalam mendorong kemudahan berusaha serta menghadirkan pelayanan perizinan yang transparan, efektif, dan akuntabel bagi masyarakat maupun investor,” tutupnya. (*)
