130 Nelayan Pantai Lango dan Jenebora Dapat Akses 32.000 Liter Solar Subsidi
Timur Media, Penajam – Sebanyak 130 nelayan dari Kelurahan Pantai Lango dan Jenebora memperoleh akses tambahan kuota solar bersubsidi sebanyak 32.000 liter. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk aktivitas penangkapan ikan.
Penyaluran kuota berlangsung melalui SPBU Sotek Nomor 65.762.002, Sabtu (7/11/2026). Tambahan kuota ini menjadi akses khusus bagi nelayan di kedua kelurahan yang sebelumnya belum memperoleh alokasi solar bersubsidi.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan penetapan penerima dilakukan melalui proses verifikasi administrasi untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran.
“Alhamdulillah, untuk saat ini Kelurahan Pantai Lango dan Jenebora mendapatkan penambahan kuota sebesar 32.000 liter,” ujarnya.
Menurut Andi, nelayan yang berhak memperoleh akses solar bersubsidi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal dengan dokumen Pas Kecil, mesin kapal, serta terdaftar dalam sistem e-KUSUKA atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
Persyaratan tersebut menjadi dasar penerbitan e-barcode yang digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi. Sementara nelayan yang belum melengkapi dokumen masih dapat mengurus persyaratan untuk kemudian diverifikasi dan diusulkan pada penambahan kuota berikutnya.
“Kuota tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 130 nelayan yang telah melalui proses verifikasi,” jelasnya.
Dinas Perikanan PPU juga akan mengawasi penyaluran secara berkala dengan melibatkan kepolisian, Bagian Perekonomian, dan instansi terkait lainnya. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian administrasi, rekomendasi penerima dapat dievaluasi hingga dibekukan.
Andi Traso juga menjelaskan, masa berlaku e-barcode atau e-kuota ditetapkan selama tiga bulan. Karena itu, nelayan diminta memperhatikan masa berlaku dan mengurus perpanjangan sebelum habis agar akses terhadap solar bersubsidi tidak terputus.
“Kita terus mengupayakan keberlanjutan program sekaligus mengusulkan tambahan kuota sesuai kebutuhan nelayan,” pungkasnya.
Melalui penambahan kuota dan pengawasan distribusi, pemerintah daerah berharap akses BBM bersubsidi semakin tepat sasaran serta mampu menunjang aktivitas dan keberlangsungan usaha perikanan masyarakat pesisir. (ADV)
