PUPR PPU Siapkan Usulan Rehabilitasi Irigasi untuk 2027, Koordinasi Pusat Diperkuat
Timur Media, Penajam – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyiapkan usulan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk tahun anggaran 2027. Kelengkapan dokumen teknis dan administrasi menjadi perhatian agar program yang diajukan dapat diproses sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pusat.
Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR PPU, Welliam Yunior, mengatakan pengusulan program irigasi dilakukan melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI). Mekanisme tersebut membagi pengusulan berdasarkan kewenangan, sehingga sumber pembiayaan dan penanggung jawab pelaksanaan setiap kegiatan dapat ditentukan secara jelas.
“Kewenangan pusat kami koordinasikan dengan kementerian. Program yang menjadi kewenangan kabupaten kami kelola melalui pemerintah daerah, sehingga pembagian tugas dan sumber anggarannya jelas,” kata Welliam.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur irigasi di PPU saat ini telah mendapat penanganan melalui pemerintah pusat. Di antaranya pembangunan jaringan irigasi air tanah di Desa Labangka Barat dengan alokasi anggaran Rp6,3 miliar.
Penanganan jaringan irigasi juga dilakukan di Kecamatan Waru melalui sejumlah paket pekerjaan dengan nilai anggaran masing-masing Rp1,21 miliar dan Rp2,058 miliar. Selain itu, terdapat kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp255,427 juta.
Untuk mendukung program tahun berikutnya, Dinas PUPR PPU mulai menghimpun dokumen persyaratan atau readiness criteria. Persiapan tersebut dilakukan bersama Dinas Pertanian serta melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Welliam menegaskan, kesiapan dokumen menjadi salah satu faktor penting agar usulan pembangunan irigasi daerah dapat ditindaklanjuti. Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat sejak tahap perencanaan.
“Dokumen kesiapan tetap kami dukung bersama Dinas Pertanian. Kami harus saling terhubung dengan penanggung jawab di kementerian agar usulan daerah dapat diproses sesuai kewenangan,” ujarnya.
Ia berharap, ketika dukungan anggaran tersedia, seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat segera dilakukan.
“Kita harapkan dapat menunjang ketersediaan air bagi lahan pertanian dan mendukung peningkatan produktivitas petani di PPU,“ pungkasnya.(ADV)
