Buka Bimtek KDMP, Sekda PPU Minta Pengurus Profesional Kelola Koperasi
Timur Media, Penajam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, meminta pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mengedepankan profesionalisme dalam mengelola organisasi dan mengembangkan unit usaha. Pengelolaan yang baik dinilai menjadi kunci agar koperasi mampu berkembang serta memberikan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Tohar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten PPU Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (4/11/2026). Dalam kegiatan itu, Tohar hadir mewakili Bupati PPU.
Menurut Tohar, pembentukan KDMP secara kelembagaan harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjalankan koperasi secara profesional. Keberadaan struktur kepengurusan dan legalitas organisasi perlu ditindaklanjuti dengan pengelolaan serta kegiatan usaha yang nyata.
“Secara kelembagaan koperasi ini sudah terbentuk, strukturnya sudah terisi, sudah ada akta notaris dan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang tinggal bagaimana kita mengisi kapasitas para pengurus dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan,” ujarnya.
Ia menekankan, pengurus harus memahami potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing sebelum menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Perencanaan yang tepat diperlukan agar unit usaha KDMP tidak sekadar dibentuk, tetapi memiliki prospek dan keberlanjutan.
“Pengurus harus jeli melihat kondisi dan karakteristik wilayah, sehingga unit usaha yang dibangun benar-benar sesuai dengan potensi ekonomi desa atau kelurahan dan memiliki keberlanjutan. Kepekaan kita dalam menangkap fenomena lingkungan berdasarkan eksistensi KDMP masing-masing menjadi penting. Ini berkaitan dengan keberlanjutan unit usaha yang akan kita buka,” jelasnya.
Selain perencanaan, Tohar juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola koperasi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi harus berjalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan usaha.
“Jangan menunggu nanti. Kalau ada sesuatu yang ganjil dalam manajemen koperasi, segera lakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pengurus. Pengawasan yang efektif itu ada pada pengendalian,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan koperasi berkaitan dengan kepercayaan anggota serta sumber daya ekonomi yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap keputusan dan aktivitas usaha harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola koperasi.
“Yang kita kelola ini adalah kepercayaan dan sumber daya yang dapat dikonversi dengan rupiah. Karena itu, sikap kehati-hatian menjadi sangat penting dan pada akhirnya semua harus dapat kita pertanggungjawabkan,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Muhammad Yusuf Basra, menjelaskan Bimtek tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pengurus serta pengawas KDMP dalam menjalankan organisasi.
Bimtek yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan PPU tersebut menghadirkan Nur Hady, Pengawas Koperasi Kota Balikpapan, sebagai narasumber. Pesertanya merupakan pengurus dan pengawas KDMP dari desa dan kelurahan se-Kabupaten PPU.
Materi yang diberikan mencakup kebijakan percepatan operasional KDMP, penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, administrasi dan keuangan, hingga strategi pengembangan usaha. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang konsultasi bagi pengurus untuk membahas kendala yang dihadapi dalam mengembangkan koperasi di wilayah masing-masing.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Pemkab PPU mendorong KDMP tidak hanya berkembang dari sisi kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Dengan pengelolaan yang profesional dan pengawasan yang baik, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“KDMP sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Sehingga sangat membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Pembentukan koperasi tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas dan kelembagaan, tetapi harus disertai kegiatan usaha produktif yang dikelola secara profesional,’ ujar Yusuf. (ADV)
