Dinsos PPU Evaluasi Bantuan WRSE, Peran Agen Perlinsos Diperkuat

Timur Media, Penajam – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial, khususnya bagi penerima bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penerima bantuan WRSE yang digelar Dinsos PPU di Ruang Kepala Dinas Sosial, Senin (2/11/2026).

Rakor diikuti jajaran pejabat dan staf Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin. Selain mengevaluasi pelaksanaan bantuan WRSE, pertemuan tersebut juga membahas persiapan pembekalan bagi Agen Perlinsos yang menjalankan fungsi pendampingan sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinsos PPU Ainie mengatakan, penguatan kapasitas Agen Perlinsos menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di lapangan. Agen yang berada dekat dengan masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi penerima manfaat sekaligus mendukung proses pendampingan.

“Persiapan pembekalan bagi Agen Perlinsos di desa atau kelurahan diharapkan dapat memperkuat peran dan koordinasi dalam memberikan pelayanan serta pendampingan sosial,” ujar Ainie.

Menurutnya, monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan untuk melihat pelaksanaan bantuan yang telah berjalan, tetapi juga menjadi dasar dalam melakukan perbaikan program berikutnya. Data dan temuan dari lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun langkah pendampingan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penguatan monitoring tersebut juga menjadi bagian dari upaya Dinsos PPU menjaga agar program perlindungan sosial tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Pendampingan kepada penerima manfaat menjadi faktor penting agar intervensi pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

“Menjadi penting agar intervensi pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinsos PPU mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, Agen Perlinsos, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan informasi mengenai penerima bantuan dapat terus diperbarui dan berbagai persoalan sosial yang muncul di lapangan dapat ditindaklanjuti.

Evaluasi terhadap bantuan WRSE sekaligus menjadi bagian dari komitmen Dinsos PPU dalam meningkatkan akurasi pelayanan sosial. Pemerintah daerah berupaya memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Ainie menegaskan, hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program kesejahteraan sosial ke depan. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah diharapkan dapat merespons perubahan kondisi penerima manfaat secara lebih cepat dan tepat.

“Ini komitmen kita terus meningkatkan akurasi pelayanan sosial,” tegasnya.

Rakor tersebut juga menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut yang akan dikoordinasikan oleh bidang terkait. Salah satunya adalah pemantapan agenda pembekalan Agen Perlinsos sebagai bagian dari penguatan kapasitas pendamping sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui langkah tersebut, Dinsos PPU berupaya membangun sistem pelayanan sosial yang lebih terkoordinasi, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Penguatan peran petugas di lapangan diharapkan dapat mendukung ketepatan sasaran bantuan sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Bagi pemerintah daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program perlindungan sosial. Dengan dukungan data yang lebih akurat serta pendampingan yang semakin kuat, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat PPU.

“Pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program perlindungan sosial,” pungkasnya. (ADV)